Andra Soni Dorong Digitalisasi Daerah dan Pengendalian Inflasi untuk Jaga Daya Beli Masyarakat

RAJAMEDIA.CO – Jakarta – Gubernur Banten Andra Soni menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 di Jakarta Convention Center, Kamis (24/9/2026).
 

Rakornas menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga, mempertahankan daya beli masyarakat, sekaligus mempercepat transformasi digital keuangan daerah. Agenda tersebut merupakan bagian dari rangkaian FEKDI x IFSE 2026. 
 

Digitalisasi Perkuat Tata Kelola Pemerintahan
 

Pemprov Banten terus mendorong akselerasi transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik dan keuangan daerah.
 

Digitalisasi diharapkan mampu memperkuat transparansi, efektivitas, dan efisiensi tata kelola pemerintahan, sekaligus memberikan pelayanan yang semakin mudah bagi masyarakat.
 

Bagi Banten, transformasi digital juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi daerah yang saling terhubung antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
 

Inflasi Bukan Sekadar Angka Statistik
 

Di sisi lain, kondisi inflasi Provinsi Banten saat ini tetap terjaga. Bagi Pemprov Banten, capaian tersebut tidak hanya berkaitan dengan angka statistik, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 

Stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.
 

Rakornas 2026 sendiri mengangkat tema penguatan ketahanan pangan dan perluasan digitalisasi keuangan daerah untuk stabilitas harga serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. 
 

Andra: Semua Harus Bergerak dalam Satu Ekosistem
 

Dalam kesempatan sebelumnya, Andra Soni menekankan pentingnya membangun kemitraan strategis antara Pemprov Banten dan Bank Indonesia dalam memperkuat perekonomian daerah.
 

“Upaya pengendalian inflasi dan ketersediaan pangan, penguatan UMKM, digitalisasi transaksi pemerintah daerah, peningkatan investasi, hingga penciptaan lapangan kerja harus diramu menjadi bagian dari ekosistem yang saling terhubung.” 
 

Menurut Andra, berbagai sektor tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Seluruh kebijakan ekonomi perlu diarahkan pada tujuan yang sama, yakni memberikan dampak bagi masyarakat.
 

“Seluruhnya harus bergerak dalam satu ekosistem ekonomi Banten. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat Banten,” tegasnya. 
 

Sinergi Pusat dan Daerah Terus Diperkuat
 

Rakornas Pengendalian Inflasi dan P2DD mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi.
 

Pemerintah pusat menyebut sinergi tersebut penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat transformasi digital. Pada Agustus 2026, inflasi nasional tercatat 3,19 persen secara tahunan dan masih berada dalam sasaran nasional 2,5±1 persen. 
 

Bagi Pemprov Banten, penguatan sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan stabilitas ekonomi berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
 

Digitalisasi Bermuara pada Kesejahteraan
 

Percepatan digitalisasi daerah diharapkan tidak berhenti pada penerapan teknologi dalam transaksi pemerintahan. Lebih jauh, digitalisasi diarahkan untuk memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
 

Sementara pengendalian inflasi tetap diarahkan pada terjaganya ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat.
 

Dengan mengintegrasikan kedua agenda tersebut, Pemprov Banten mendorong agar transformasi tata kelola dan stabilitas ekonomi dapat memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.