Jadi Menteri Jokowi, AHY Akhirnya Salaman dengan Moeldoko

RAJAMEDIA.CO - Politik, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akhirnya bersalaman dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko usai ribut-ribut Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat pada 5 Maret 2021.

Moment tersebut terekam saat keduanya menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Negara.

Menurut AHY, momen salam tersebut sebagai perkenalan setelah dilantik menjadi pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Yang pertama saya datang untuk mengikuti dengan baik. Saya juga ingin berkenalan, bersilaturahmi dgn semua Menteri kabinet Indonesia Maju" kata AHY saat dikutip dari Metro TV, Senin, 26 Februari 2024.

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat itu menyebut semua pihak di pemerintahan Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma'ruf Amin adalah rekan kerjanya.

Kata AHY, hubungan baik harus dijalin, termasuk dengan Moeldoko yang sempat berniat mengambil alih kepengurusan partai darinya melalui KLB di Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut).

"Semua adalah kolega. Semua adalah mitra yang harus saya kenali dan berhubungan dengan baik," ujar dia.

Momen AHY salaman dengan Moeldoko disaksikan sejumlah pembantu Jokowi. Di antaranya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, dan lainnya.

Sebelumnya, AHY dilantik menjadi Menteri ATR/Kepala BPN pada Rabu, 23 Februari 2024. Namun, acara tersebut tidak dihadiri oleh KSP Moeldoko.

Kehadiran kedua sosok itu dalam Kabinet Indonesia Maju menjadi sorotan. Sebab, hubungan AHY dan Moeldoko memburuk dalam perebutan kepengurusan Demokrat pada 2021.

Pada 5 Maret 2021, Moeldoko diangkat menjadi Ketum Demokrat melalui KLB di Deli Serdang, Sumatra Utara. Namun, pengajuan kepengurusan baru tersebut ditolak oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Maret 2021.

Tak tinggal diam, Moeldoko melakukan sejumlah upaya. Salah satunya, mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Pada 10 Agustus 2021, MA memutuskan menolak pengajuan tersebut.