Haedar Nashir Peringatkan Paradok Kemerdekaan: Korupsi & Oligarki Ancam Indonesia!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Polkam - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan pidato kebangsaan reflektif dan kritis dalam rangka 80 tahun Indonesia Merdeka. 
 

Ia memperingatkan bahwa di balik kemajuan yang dicapai, Indonesia menghadapi tantangan serius seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan dominasi oligarki.
 

"Terdapat panorama lain, ketika hari ini kita merayakan Indonesia Merdeka, sebagian anak bangsa tidak menghayatinya sepenuh jiwa-raga," ungkap Haedar, dikutip dari laman muhammadiyah.or.id, menyoroti pudarnya makna kemerdekaan di tengah masyarakat.

 

Paradoks 80 Tahun Kemerdekaan: Kemajuan vs Penyimpangan

Haedar menegaskan bahwa peringatan 80 tahun kemerdekaan justru menghadirkan paradoks ketika praktik penyalahgunaan kekuasaan masih terjadi.

"Ketika terjadi berbagai penyalahgunaan dalam praktik berbangsa bernegara, justru 80 tahun Indonesia merdeka jelas paradoks luar biasa," tegasnya.

Ia menyoroti berbagai masalah yang menggerogoti sendi kehidupan berbangsa, termasuk korupsi, oligarki politik-ekonomi, pengurasan sumber daya alam, dan pemberian konsesi merugikan kepada asing.
 

Sejarah Kelam Jangan Terulang: Politik Pecah Belah dan Pengkhianatan
 

Haedar mengingatkan kembali penderitaan rakyat Indonesia selama ratusan tahun di bawah penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Ia juga mengutip kisah dalam Max Havelaar karya Eduard Douwes Dekker tentang praktik tanam paksa, korupsi pejabat, dan politik pecah belah (devide et impera) kolonial.
 

"Di tengah ganasnya perlakuan penjajah, tidak sedikit oknum raja-raja dan pejabat pribumi oportunis yang memihak kolonial demi keuntungan sesaat," jelasnya.
 

Ajakan untuk Elite: Tunaikan Mandat Konstitusi, Jauhi Kesombongan
 

Haedar mengajak seluruh elite pemegang kekuasaan untuk kembali pada cita-cita luhur pendiri bangsa.
 

"Bagi seluruh elite yang memiliki akses kekuasaan politik, tunaikan mandat konstitusi dengan penuh bakti. Mandat rakyat itu hanyalah titipan, bukan kekuasaan untuk dimiliki," pesannya.
 

Ia menutup pidato dengan seruan agar Indonesia benar-benar menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dalam kenyataan, bukan sekadar simbol.