Eks Kabareskrim Tagih Janji Presiden Bentuk Komite Reformasi Polri: Sudah Lebih Sebulan Loh!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Polri - Janji Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Komite Reformasi Polri dipertanyakan sejumlah kalangan. Termasuk mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji. Karena sampai saat ini Presiden belum juga mewujudkan komitmennya tersebut, padahal sudah lebih dari sebulan hal tersebut disampaikan.

"Menunggu Komite Reformasi Polri bentukan Presiden. Sudah sebulan lebih, apakah batal? Janji Presiden loh," ujar Susno seperti dikutip dari akun X-nya @susno2g sesaat lalu (Jumat, 31/10/2025).

Pakar hukum Gandjar Bondan juga menaruh perhatian yang sama. Dia semakin gregetan karena pihak Kepresidenan beralasan bahwa pengumuman Komite Reformasi Polri ini hanya tinggal menunggu waktu. Padahal menurutnya, hal ini mestinya segera dilakukan karena terkait kepentingan publik.

Negara Weton dan Klenik

Dosen Universitas Indonesia ini pun menyindir pemerintah seakan percaya klenik. Karena untuk mencari waktu yang tepat dalam mengumumkannya seperti harus mengacu kepada weton, penentuan perhitungan berdasarkan kombinasi hari dan pasaran kelahiran seseorang yang ada dalam budaya Jawa.

“Kita hidup di negeri di mana sekadar mengumumkan saja perlu perhitungan waktu tersendiri,” ungkapnya melalui akun X-nya @gandjar_bondan.

"Padahal apa yang akan diumumkan itu merupakan hal penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak dalam konteks perlindungan hukum dan hak mendapatkan keadilan. Negara weton dan klenik," sambungnya.

Mensesneg: Tinggal Diumumkan

Sebagaimana diberitakan, kemarin Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan, kepastian pembentukan Komite Reformasi Polri hanya tinggal diumumkan saja. Prasetyo pun meminta publik menunggu.

"Tinggal diumumkan saja. Tinggal menunggu waktunya," kata Prasetyo, di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Bermula dari Demonstrasi Besar

Soal rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk Komite Reformasi Polri ini terungkap pertama kali dalam pertemuan Kepala Negara dengan sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) pada 12 September 2025 lalu.

Pertemuan ini digelar menyusul adanya aksi demonstrasi besar-besaran yang berujung ricuh pada akhir bulan Agustus 2025 lalu. Pihak Kepolisian mendapat sorotan karena dinilai telah berlebihan dalam menjalankan tugasnya, terutama usai pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan meninggal setelah dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob.

Karena itu salah satu tuntutan masyarakat terkait aksi tersebut adalah perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian.

Gayung bersambut. Presiden pun berjanji akan membentuk Komite Reformasi Polri, bahkan pihak Istana telah menghubungi sejumlah pihak yang akan memperkuatnya. Salah satunya mantan Menko Polhukam Mahfud MD.

Bahkan Mahfud dan anggota Komite lainnya sempat dijanjikan akan bertemu Presiden pada 19 September 2025. Namun urung dilakukan karena tidak memungkinkan mengingat pada malam harinya Kepala Negara itu akan memulai lawatannya ke empat negara selama sepekan.

Tak Kunjung Diumumkan

Sejurus kemudian, pihak Pemerintah memberikan pernyataan berbeda soal kepastian pengumuman pembentukan Komite ini. Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto misalnya menyebut akan dilakukan sepulang Presiden ke Tanah Air.

Sementara Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkap Komite Reformasi Polri akan dibentuk pada pertengahan Oktober 2025.

Namun hingga penghujung Oktober ini, Presiden Prabowo belum juga mengumumkan soal pembentukan Komite Reformasi Polri ini.