Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

e-Voting Berkemajuan! Negara Wajib Contoh Muhammadiyah Di Pilpres, Pilkada Dan Pileg

Laporan: Rizki Ahmad Suhaedi
Senin, 21 November 2022 | 11:03 WIB
Wartawan senior D. Zaki Mubarok/Ist
Wartawan senior D. Zaki Mubarok/Ist

Raja Media (RM), Jakarta -  Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah ke-48 sukses menghantarkan model kepemimpinan adem ayem, tidak gaduh dan gontok-gontokan.

Inovasi Muhammadiyah menggunakan sistem electronic voting (e-voting) dalam pemungutan suara dinilai sangat efektif,  jujur dan jauh dari praktek-praktek money politik.

Penggunaan sistem  e-voting  efektif meringkas waktu, meringkas biaya dan bisa jadi role model untuk negara dan lembaga-lembaga lainnya.

“Apa yang dilakukan Muhammadiyah bisa jadi contoh, terutama negara dalam menghadirkan pemimpin yang bersih dan jauh dari kecurangan," ujar wartawan senior Zaki Mubarok, kepada redaksi Raja Media Network (RMN), Senin (21/11).

Dalam pemilihan calon pimpinan Muhammadiyah kekhawatiran akan lamanya pemilihan karena jumlah pemilihnya ada 2.600 tidak terbukti.

"Hanya hitungan 3-4 jam peserta muktamar dan penonton  sudah selesai dan sudah ketahuan siapa calon dengan suara terbanyak," ujar Zaki.

"Pun dengan pemilihan lokal dan nasional, yang penting bangunan sistemnya sudah terbangun. Soal besar kecil populasi itu urusan teknologi membacanya," sambung Zaki.

Salah satu pendiri Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) itu mengatakan terobosan e-voting Muhammadiyah layak untuk dicontoh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Zaki, pendapat bahwa teknologi e-voting belum layak diterapkan di Indonesia kontraproduktif dengan menggaungnya negara dalam mengedepankan teknologi.

Zaki menyebut orang yang tidak suka pemilihan dilaksanakan dengan sistem terbuka dengan teknologi e-voting itu sejatinya disebut oligarki.

"Karena belum apa-apa sudah bilang belum siap, sementara sektor lain di luar e-voting teknologi jalan terus. Ini oligarki," ujarnya.

Untuk itu, lulusan Komunikasi Islam UIN Jakarta itu menyarankan negara, dalam hal ini parlemen (DPR RI), KPU, Presiden dan stakeholder lainnya belajar dari Muhammadiyah.

"Belajarlah dari Muhammadiyah yang mencerminkan Islam Berkemajuan menyongsong perkembangan jaman dengan teknologi, mempersiapkan e-voting dan e-counting untuk sistem pemilihan," pungkasnya.rajamedia

Komentar: