Dukungan Mengalir, Husnan Bey Siap Rebut Kursi Ketum PPP

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Polkam - Dukungan terhadap Husnan Bey Fananie untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus menguat menjelang Muktamar ke-35 PPP yang akan digelar akhir September 2025. 
 

Sejumlah tokoh, kader, hingga alumni pesantren ternama, termasuk Pondok Modern Darussalam Gontor, menyatakan siap mengusung mantan Duta Besar RI untuk Azerbaijan tersebut.
 

Momentum Evaluasi Usai Kekalahan Pemilu
 

Husnan menilai muktamar kali ini menjadi titik balik bagi PPP setelah partai gagal meloloskan wakilnya ke Senayan pada Pemilu 2024.
 

“Ini pertama kalinya PPP sebagai partai umat Islam kehilangan kepercayaan dari masyarakat untuk menempatkan wakilnya di DPR. Muktamar harus menjadi ajang evaluasi mendalam sekaligus langkah awal mengembalikan marwah partai,” tegas Husnan dalam keterangannya, dikutip Kamis (28/8).
 

PPP sebagai Benteng Nilai Islam
 

Dalam pandangannya, PPP harus mempertegas posisi sebagai benteng nilai Islam rahmatan lil alamin di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
 

“Indonesia adalah pertahanan terakhir peradaban Islam dunia. PPP harus berdiri di garis depan untuk itu,” ujarnya.
 

Ajakan Soliditas Kader
 

Menjelang muktamar, Husnan menyerukan agar seluruh kader menjaga persatuan.
 

“Kompetisi itu hal biasa. Namun PPP adalah rumah besar umat Islam. Seperti masjid, semua golongan harus bisa berkumpul di dalamnya,” pesan Husnan.
 

Tim Hukum Siap Kawal Jalannya Muktamar
 

Untuk memperkuat pencalonannya, Husnan menunjuk Kantor Hukum Achmad Taufan Soedirdjo (ATS) & Partner Law Firm sebagai kuasa hukum. Pimpinan ATS, Achmad Taufan Soedirdjo, menegaskan pihaknya akan memastikan muktamar berjalan sesuai AD/ART partai.
 

“Jika ada pelanggaran atau cacat hukum, kami siap menempuh jalur hukum demi pemilihan yang adil dan berkeadilan,” kata Taufan.
 

Managing Partner ATS & Partner, Ahid Syaroni, menambahkan, pihaknya akan mengawal Husnan sejak tahap pendaftaran hingga pengesahan hasil muktamar. 

 

Langkah ini, menurutnya, menjadi bukti keseriusan Husnan menjaga marwah PPP sekaligus mencegah praktik yang merusak demokrasi internal.