Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

DPR Setuju Sekolah Rakyat di Bawah Kemensos, Tapi Ingatkan Soal Labelisasi Anak Miskin

Laporan: Halim Dzul
Jumat, 28 Maret 2025 | 18:30 WIB
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina. - Foto: Dok Humas DPR -
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina. - Foto: Dok Humas DPR -

RAJAMEDIA.CO -  Raja Media, Bandung – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina setuju dengan pembangunan Sekolah Rakyat di bawah Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, ia menyoroti potensi labelisasi negatif terhadap anak-anak yang bersekolah di sana.
 

"Jangan sampai anak-anak yang sudah terkotak-kotak sebagai anak miskin malah semakin distigma karena sekolahnya disebut Sekolah Rakyat. Harus ada upaya agar sekolah ini menjadi kebanggaan, bukan malah dikaitkan dengan kemiskinan," kata Selly di Bandung, Kamis (27/3/2025).
 

Menurut politisi PDIP ini, perlu strategi agar nama Sekolah Rakyat membawa citra positif, sehingga siswa yang bersekolah di sana tetap percaya diri dan merasa bangga.
 

"Anak-anak ini harus merasa dihargai, bahwa mereka dibiayai negara bukan karena miskin, tetapi karena mereka adalah generasi yang dipersiapkan untuk sukses di masa depan," tambahnya.
 

Sekolah Rakyat Butuh Kurikulum dan Guru Berkualitas
 

Selly juga menyoroti berbagai aspek teknis yang harus dipersiapkan, termasuk kurikulum, tenaga pengajar, serta kriteria penerimaan siswa.
 

"Sekolah ini berbentuk boarding school dengan anggaran hampir Rp100 miliar. Maka, harus jelas siapa yang bertanggung jawab atas kurikulumnya. Apakah Kemendikbud? Bagaimana perekrutan guru-gurunya? Jangan sampai asal tunjuk," tegasnya.
 

Salah satu tantangan utama, menurut Selly, adalah menentukan siapa yang berhak masuk Sekolah Rakyat.
 

"Apakah hanya untuk anak miskin atau juga yang masuk kategori miskin ekstrem? Faktanya, pendataan ini masih jadi masalah klasik karena tiap daerah memiliki sistem yang berbeda," ujarnya.
 

Selly berharap anggaran besar yang disiapkan pemerintah untuk proyek ini benar-benar digunakan secara efektif dan didukung regulasi yang jelas.
 

"Rp100 miliar itu bukan angka kecil, apalagi di tengah kondisi efisiensi anggaran. Harus ada payung hukum yang kuat agar program ini tepat sasaran dan melibatkan koordinasi lintas kementerian," pungkasnya.rajamedia

Komentar: