Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Sekolah Rakyat Ala Prabowo Disarankan Dibawah Kemendikdasmen, Bukan Kemensos!

Bukan Tempat Pembuangan!

Laporan: Halim Dzul
Rabu, 16 April 2025 | 06:56 WIB
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati. - Foto: Humas DPR -
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati. - Foto: Humas DPR -

RAJAMEDIA.CO - Raja Media, Jakarta – Program Sekolah Rakyat yang diusung Presiden Prabowo Subianto mendapat sokongan politik. 
 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, bilang sekolah ini bisa jadi senjata ampuh untuk hantam dua masalah klasik: pendidikan rendah dan kemiskinan ekstrem.
 

Program ini dirancang buat anak-anak dari keluarga nggak mampu dan wilayah 3T – terdepan, terluar, tertinggal. 

 

“Jangan ada anak putus sekolah cuma gara-gara miskin atau jauh dari kota,” tegas Esti, Selasa (15/4/2025).
 

Esti mendukung model asrama di sekolah ini. Menurut dia, konsep itu bisa bantu anak-anak yang kesulitan akses ke sekolah umum. 

 

“Dengan tinggal di asrama, anak-anak bisa belajar lebih fokus dan karakter mereka bisa dibentuk lebih baik,” ucap politisi PDI-Perjuangan ini.
 

Bukan Barang Baru, Tapi...
 

Esti mengingatkan, Sekolah Rakyat bukan ide baru. Dulu pernah ada versi sekolah darurat, alternatif, atau kejar paket. 

 

Bedanya sekarang, konsep ini lebih rapi dan terstruktur. Ada Inpres Nomor 8 Tahun 2025 sebagai payung hukum. Pemerintah juga bakal rekrut guru lulusan PPG dengan kualifikasi tertentu.
 

Tapi Esti menekankan, sekolah ini harusnya dibawah Kemendikdasmen, bukan Kementerian Sosial (Kemensos). 

 

“Kemensos cukup jadi pemberi data masyarakat miskin ekstrem. Urusan pendidikan biar dipegang yang ngerti pendidikan,” sindirnya halus.
 

Jangan Asal Angkat Guru, Jangan Abai Anggaran
 

Esti juga wanti-wanti soal rekrutmen guru. 
 

“Jangan cuma lihat kompetensi akademik. Harus dicek juga apakah mereka siap hadapi kondisi sosial di daerah terpencil,” katanya. 

 

Masalah insentif dan karier guru juga harus jelas biar mereka nggak kabur tengah jalan.

 

Berdasarkan data Kemendikbudristek 2023, masih ada 80 ribu desa dengan akses pendidikan dasar minim. Esti bilang, Sekolah Rakyat harus kuat dari segi anggaran, pengawasan, dan kesinambungan. Jangan cuma keren di awal, lalu mati gaya saat ganti rezim.
 

Pesan pamungkasnya keras:

 

“Sekolah Rakyat jangan jadi tempat buangan pendidikan. Harus jadi ruang inovasi, penguatan literasi, dan pemberdayaan komunitas!”rajamedia

Komentar: