Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

DPR Dengar Suara Buruh Pos! Dasco Siap Koordinasi dengan Kementerian BUMN

Laporan: Nazila Nur
Kamis, 05 Juni 2025 | 20:07 WIB
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta perwakilan buruh dan pensiunan PT Pos. - Foto: Humas DPR -
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta perwakilan buruh dan pensiunan PT Pos. - Foto: Humas DPR -

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, turun tangan langsung menyikapi jeritan para pekerja dan pensiunan PT Pos Indonesia. Bertempat di Gedung Nusantara III, Senayan, Rabu (5/6), Dasco menerima audiensi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta perwakilan buruh dan pensiunan PT Pos.
 

Pertemuan berlangsung intens. Para buruh menyampaikan sejumlah keluhan mendesak yang selama ini tak kunjung mendapat titik terang dari manajemen dan pemangku kebijakan.
 

“Kami telah berdiskusi mendalam dengan teman-teman serikat pekerja. Aspirasi mereka sangat jelas. Ini akan kami bawa ke Kementerian BUMN dan direksi PT Pos Indonesia,” tegas Dasco usai pertemuan.
 

Pensiun Dihapus, Hak Tak Jelas
 

Salah satu isu paling mengemuka adalah soal penghapusan program pensiun yang sebelumnya berlaku, kemudian dihentikan, lalu diaktifkan kembali. Kebijakan yang berubah-ubah ini dinilai menciptakan ketidakpastian nasib bagi para pensiunan yang telah mengabdi puluhan tahun.
 

Tak hanya itu, buruh juga menyoroti sistem kerja dan upah di lingkungan PT Pos Indonesia. Mereka menuntut agar status kerja mitra dialihkan menjadi Pegawai Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) agar hak-hak normatif—termasuk tunjangan dan perlindungan sosial—dapat mereka nikmati layaknya pekerja formal lainnya.
 

KRIS BPJS Juga Diprotes
 

Tak hanya isu internal Pos, para pekerja juga menyuarakan penolakan terhadap sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang akan diterapkan BPJS Kesehatan. Mereka khawatir sistem ini justru menghapus pilihan layanan rawat inap yang selama ini bisa disesuaikan dengan kemampuan peserta.
 

Langkah Awal DPR Tekan BUMN Perbaiki Layanan
 

Legislator Fraksi Gerindra itu menegaskan, DPR tak akan tinggal diam. Pertemuan ini jadi langkah awal menata ulang tata kelola BUMN, terutama di sektor layanan publik seperti PT Pos Indonesia.
 

“DPR akan jadi jembatan agar buruh dan pensiunan mendapatkan keadilan. Negara tak boleh abai terhadap mereka yang telah puluhan tahun berjasa mengantar surat dan layanan ke pelosok negeri,” tegas Dasco.rajamedia

Komentar: