Disinformasi Dana Haji untuk Infrastruktur, Ace Hasan Minta Tokoh Agama Bantu Luruskan

RAJAMEDIA.CO - Jakarta - Para ustaz dan tokoh agama diminta untuk membantu meluruskan informasi yang keliru soal dana haji digunakan untuk membangun infrastruktur.

Begitu disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily melansir laman resmi DPR RI, Minggu (28/1).

Ditegaskan Ace, kabar hoaks tentang pengelolaan dana haji tersebut masih muncul di masyarakat. Biaya haji, tegasnya, tidak sepenuhnya dibayar masyarakat.

"Tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa biaya haji tidak sepenuhnya dibayar masyarakat. Tapi ada dana kelolaan dari dana maslahat yang dikelola BPKH," kata Ace saat silaturahmi dengan forum komunikasi Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Bandung belum lama ini.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengaku sengaja hadir dan berbicara tentang keuangan haji bersama forum komunikasi Diniyah Takmiliyah. Sebab komponen yang berhadapan dengan masyarakat.

Ace mengaku sudah bersilaturahmi dengan pengurus MUI Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat serta penyuluh agama, dan kepala KUA. Ia mengatakam informasi keuangan haji harus diketahui oleh masyarakat.

Ace menambahkan pemerintah pada awal mula menyampaikan usulan biaya haji sebesar Rp 105 juta dan dibahas di Komisi VIII DPR RI. Namun, dapat diturunkan menjadi Rp93,4 juta.

Dari biaya tersebut, jemaah membayar sebesar Rp 56.046.172 atau 60 persen dan sebesar Rp 37.364.114 atau 40 persen dibayarkan dari nilai manfaat dana yang dikelola BPKH.

"Alhamdulillah kita bisa tekan rata-rata Rp 93,4 juta. Kita bisa menekan biaya yang paling besar yaitu biaya penerbangan," demikian tutup Ace Hasan Syadzily.