Direktur CSIIS: Usulan Penundaan Pemilu Itu 'Makar' Konstitusi, Efeknya Bencana Demokrasi!

Raja Media (RM), Politik - Sejumlah kalangan mengkritik sikap Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang kembali menggaungkan wacana penundaan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Salah satu yang mengkritik adalah  Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS), Sholeh Basyari.

Menurut Sholeh usulan menunda pemilu dengan alasan keamanan atau stabilitas politik berbahaya bagi konstitusi. Sholeh menyebutnya dengan 'makar konstitusi'.

"Tunda pemilu artinya kontrol stabilitas gagal dikendalikan negara. Dan ini bebahaya bagi Kamtibmas dan juga pelanggaran terhadap konstitusi itu sendiri," ujar Sholeh kepada redaksi Raja Media Network (RMN), Jumat (9/12).

Menurut aktivis muda NU ini, agenda konstitusi sekelas pemilu hanya bisa ditunda dengan alasan force majour akibat bencana alam.

Itu pun kata Sholeh, tidak bisa berlaku nasional ketika bencana tidak terjadi secara merata di seluruh negeri.

"Itu tersarikan dari UU pemilu no 8 tahun 2012," ujarnya.

Dalam UU itu, lanjut Sholeh, sejumlah hal yang menyebabkan agenda pemilu tertunda yaitu kerusuhan, bencana, dan  gangguan keamanan.

"Apakah ini terjadi saat ini, kan tidak," tegasnya.

"Kalaupun ada bencana dan teror, itu hanya letupan tidak menyebabkan negara dalam keadaan genting," sambung Sholeh.

Sholeh pun meminta semua pihak untuk tidak mengada-ngada suasana. Karena menunda Pemilu bukan malah menyelesaikan masalah, justru potensi kerawanan keamanan ekskalasinya akan meningkat.

"Kalau ini terjadi malah sangat bebahaya, bisa tercerai berai negara ini," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai, penyelenggaraan Pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang.

Sebab, Bamsoet sapaan akrabnya, berpandangan ada sejumlah potensi yang perlu diwaspadai oleh bangsa dan negara.

Bamsoet uga menyebut hasil survei menyatakan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf Amin naik.

Survei Poltracking Indonesia November 2022 menyebut angka 73,2 persen sebagai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.                                  

"Pertanyaan pentingnya bagi saya, itu adalah bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semua?" tandas Bamsoet.