Di Antara Proposal dan Kedaulatan: Menjaga Kewarasan di Tengah Kebisingan Geopolitik

RAJAMEDIA.CO - RUANG publik, baik di media sosial maupun ranah nasional hingga internasional, belakangan ini diguncang isu yang bergerak jauh lebih cepat daripada fakta resminya. Dalam beberapa hari terakhir, beredar narasi yang menyebutkan Indonesia telah memberikan izin terbang bebas atau blanket overflight clearance kepada militer Amerika Serikat tanpa pengawasan ketat. Tuduhan pun mengeras, seolah pemerintah telah memberikan "cek kosong" (blank cheque) dan menyerahkan sebagian kendali kedaulatan udara negara kepada pihak asing.
 

Namun, kesimpulan tersebut tampaknya melompat terlalu jauh tanpa melihat fakta yang sebenarnya. Kementerian Pertahanan telah menegaskan bahwa dokumen yang beredar hanyalah rancangan awal, bersifat tidak mengikat (non-binding), dan belum menjadi kebijakan resmi. Bahkan, hasil pertemuan resmi antara Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth justru menyoroti pembentukan Major Defense Cooperation Partnership (MDCP), sama sekali bukan soal izin terbang tanpa batas.

Di sinilah kita perlu menata kembali cara pandang dalam membaca dinamika geopolitik. Dalam hubungan antarnegara, mengajukan usulan adalah hal yang lumrah. Amerika Serikat, seperti negara lain mana pun, tentu berhak mengajukan proposal sesuai kepentingan strategis mereka. Namun, hak untuk mengusulkan tidaklah sama dengan hak untuk memaksakan kehendak. Indonesia tetap memegang kendali penuh untuk menerima, menolak, atau menyesuaikan segala tawaran tersebut.
 

Proposal bukanlah keputusan, dan draf bukanlah kebijakan yang sah. Apalagi, dalam sistem hukum Indonesia, kerja sama yang menyangkut pertahanan dan kedaulatan tidak bisa serta merta berlaku hanya karena selembar kertas usulan. Segala bentuk perjanjian internasional harus melalui proses ratifikasi yang ketat, termasuk persetujuan DPR. Artinya, selama belum melewati saringan hukum dan politik negara, segala bentuk rancangan hanyalah wacana yang belum memiliki kekuatan mengikat.
 

Prinsip kedaulatan sesungguhnya tidak diukur dari ada atau tidaknya tawaran dari luar, melainkan dari siapa yang memegang otoritas akhir. Dalam konteks ini, kendali mutlak tetap berada di tangan Indonesia. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa setiap izin terbang (security clearance) bagi pesawat asing, termasuk militer, harus melalui persetujuan resmi dan pengawasan ketat. Tidak ada ruang bagi akses otomatis yang melewati kedaulatan negara.
 

Istilah "cek kosong" yang digembar-gemborkan ternyata lebih merupakan bingkai politik daripada fakta hukum. Dalam prosedur yang berlaku, setiap permohonan izin terbang harus disertai data lengkap mulai dari rute, jadwal, awak, hingga tujuan misi. Ini menunjukkan bahwa sistem kita dirancang untuk menjaga kontrol, bukan menyerahkannya. Di sinilah pentingnya memahami politik luar negeri bebas-aktif: kita bebas bekerja sama dengan siapa saja, namun aktif memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama.
 

Ironisnya, situasi ini mengingatkan kita pada kegaduhan isu pangkalan militer asing beberapa waktu lalu. Polanya selalu sama: spekulasi dan sensasi lebih dulu memanas, sementara penjelasan resmi datang terlambat. Yang mengkhawatirkan adalah ketika tokoh publik, jurnalis, maupun media ikut memperbesar isu tanpa disiplin verifikasi yang memadai. Menggunakan istilah berat seperti "penyerahan kedaulatan" sebelum fakta jelas bukan sekadar kesalahan informasi, melainkan kelalaian yang bisa merusak persepsi bangsa.
 

Kritik terhadap pemerintah adalah hak dan kewajiban, namun kritik yang sehat harus berbasis data, bukan kepanikan. Di era digital, pengaruh para pengamat dan influencer sangat besar dalam membentuk opini. Jika mereka terburu-buru menyebarkan berita yang belum teruji, dampaknya bukan sekadar perdebatan, melainkan kebingungan dan hilangnya kepercayaan publik. Padahal, fakta akhirnya menunjukkan bahwa fokus pertemuan tersebut adalah modernisasi alutsista, latihan militer, dan pendidikan profesional, bukan soal izin terbang bebas.

Kita harus berhenti memperlakukan rumor sebagai keputusan mutlak dan draf sebagai hukum yang berlaku. Ruang publik kita sering kali terjebak pada dikotomi ekstrem: menganggap semua kerja sama dengan negara besar sebagai pengkhianatan, atau sebaliknya menutup mata terhadap segala potensi masalah. Padahal, realitas diplomasi itu jauh lebih kompleks. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga agar kerja sama tetap berada di koridor yang menguntungkan, bukan merugikan, dan tetap di bawah payung hukum yang jelas.

Pelajaran dari kasus ini sederhana namun penting: negara tidak boleh dikendalikan oleh kehebohan, dan rakyat tidak boleh buta mempercayai narasi yang belum tentu benar. Amerika boleh mengusulkan, negara lain boleh menawarkan, namun kata akhir tetap di tangan Indonesia. Kedaulatan tidak dijaga dengan teriak-teriak atau panik berlebihan, melainkan dengan hukum yang tegas, proses yang tertib, dan kewarasan dalam membedakan mana fakta dan mana sekadar asumsi.

Penulis: Founder IDSF ( Indonesia Defense and security strategic Forum)