Dewan Kota Bekasi Dan Pj Walikota Fokus Penataan Tempat Kumuh

RAJAMEDIA.CO - Parlemen - Sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, Kota Bekasi masih menghadapi problem kawasan kumuh di wilayahnya.

Data pada tahun 2021 menunjukkan bahwa masih ada lebih dari 300 hektar lahan yang tergolong sebagai kawasan kumuh dengan berbagai tingkat keparahan, mulai dari ringan hingga berat.

Informasi yang dirangkum rajamedia.co dari data yang dirilis oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi pada tahun 2016, luas kawasan kumuh mencapai 433 hektar.

Namun, upaya penanganan yang dilakukan hingga tahun 2020 baru berhasil mengurangi luasnya menjadi 270 hektar.

Pendataan ulang yang dilakukan hingga tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan luas kawasan kumuh, dengan angka tercatat mencapai 365,07 hektar.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi bersama Penjabat (Pj) Walikota, R. Gani Muhamad, menggelar pertemuan strategis untuk membahas permasalahan penataan tempat kumuh di Kota Bekasi.

Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Hanan, menyebut jika rapat koordinasi yang digelar pada Senin, (16/10) bulan lalu itu berfokus pada isu-isu vital yang dihadapi terutama permasalahan pentaan tempat kumuh di Kota Bekasi yang belum maksimal.

"Beberapa isu yang dibahas (dalam rapat koordinasi) termasuk perencanaan penataan tempat kumuh. Semua ini kita bahas bersama dengan upaya mencari solusi terbaik. Kemungkinan besar, akan ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama AKD sesuai tugas pokok dan kemitraannya," ujar Hanan.

Sementara, Ketua DPRD Kota Bekasi, H. M. Saifuddaulah, menjelaskan bahwa tujuan dari pertemuan ini adalah membangun kolaborasi yang lebih kuat demi kemajuan Kota Bekasi. Pj Wali Kota R. Gani Muhamad juga menegaskan kesediaannya untuk memperkuat sinergitas dan kerjasama dalam pembangunan kota.

"Ini adalah langkah awal Pj Wali Kota untuk bersama-sama membangun sinergitas dengan unsur pimpinan," tutup Saifuddaulah.