Dasco: Penulisan Ulang Sejarah Harus Bebas Kontroversi dan Sesuai Konstitusi!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Senayan — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pihaknya resmi membentuk tim supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang sedang digagas oleh Kementerian Kebudayaan. 

 

Langkah ini diambil demi menjaga objektivitas, integritas, serta menghindari penyimpangan dalam penulisan sejarah bangsa.
 

"Setelah konsultasi dengan Ketua DPR Puan Maharani dan pimpinan lainnya, DPR memutuskan untuk menugaskan tim supervisi penulisan ulang sejarah," ujar Dasco dalam pernyataan resminya, Minggu (6/7/2025).
 

Dua Komisi Diturunkan: Komisi III dan Komisi X
 

Dasco menyebutkan, tim supervisi ini berasal dari dua alat kelengkapan dewan (AKD): Komisi III yang membidangi hukum dan Komisi X yang membidangi pendidikan serta kebudayaan.
 

Keduanya akan bekerja secara profesional untuk memastikan proses penulisan ulang sejarah yang dilakukan Kemenbud tidak melanggar hukum, tidak menyimpang dari nilai kebangsaan, serta tidak memunculkan kontroversi baru di tengah masyarakat.
 

Tak Ingin Sejarah Jadi Alat Politik
 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menekankan pentingnya pengawasan agar sejarah tidak ditulis berdasarkan narasi sepihak atau kepentingan kekuasaan.
 

"Sehingga hal-hal yang menjadi kontroversi itu akan menjadi perhatian khusus oleh tim ini dalam melakukan supervisi," tegas Dasco.
 

Fokus: Edukatif, Objektif, dan Berdasarkan Fakta
 

Dengan supervisi langsung dari DPR, diharapkan proses penulisan ulang sejarah tidak menjadi alat kepentingan politik, tapi menjadi warisan pengetahuan yang jujur dan adil untuk generasi bangsa.
 

"Ini menyangkut memori kolektif bangsa. Kita tidak boleh bermain-main dengan sejarah," tutup Dasco.