Dari Warisan Sultan ke Visi Baru “Banten Maju, Bebas Korupsi”

RAJAMEDIA.CO - DUA puluh lima tahun sudah Banten berdiri sebagai provinsi. Namun akar sejarahnya jauh lebih tua — menembus masa kejayaan Kesultanan Islam Banten di abad ke-16, ketika iman dan keberanian menjadi fondasi kepemimpinan.
 

Di usia seperempat abad ini, Gubernur Andra Soni mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menatap ke depan dengan semangat baru:
 

“Banten bukan hanya maju secara ekonomi, tapi juga bersih dari korupsi. Karena korupsi adalah lawan utama kemajuan.”

Visi itu dirangkum dalam satu kalimat yang kini menjadi arah baru pemerintahan:
 

“Banten Maju, Bebas Korupsi.”
 

Dari Jawa Barat ke Provinsi Sendiri
 

Banten resmi menjadi provinsi pada 4 Oktober 2000 melalui UU No. 23 Tahun 2000. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menandatangani undang-undang itu, yang menandai lahirnya Banten sebagai daerah otonom dengan identitas religius dan historis yang kuat.
 

Aspirasi pemekaran saat itu bukan sekadar soal administratif, tetapi keinginan masyarakat untuk mempercepat pembangunan dan keluar dari bayang-bayang ketimpangan.
Banten ingin berdiri di atas kaki sendiri — dengan iman, budaya, dan integritas sebagai pijakan.

Dari Ziarah Sultan ke Refleksi Pembangunan
 

Peringatan HUT ke-25 dimulai dengan ziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin di Banten Lama, simbol pengingat bahwa sejarah besar tidak boleh hilang dari arah pembangunan.
 

Gubernur Andra Soni bersama jajaran Pemprov, DPRD, dan tokoh masyarakat memimpin doa bersama di Masjid Raya Al-Bantani — menandai sinergi antara spiritualitas dan tanggung jawab pemerintahan.
 

Namun perayaan tahun ini bukan hanya soal nostalgia. Ia menjadi momen refleksi tentang perjalanan Banten: dari provinsi baru ke pusat pertumbuhan ekonomi barat Indonesia — dan kini, menuju era integritas pemerintahan.
 

Jejak 25 Tahun: Antara Kemajuan dan Ketimpangan
 

Selama dua dekade lebih, Banten telah mencatat kemajuan signifikan.
 

Dari delapan daerah otonom — Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Cilegon, Kota Tangerang, Kota Serang, dan Tangerang Selatan — wilayah ini kini menjadi gerbang utama Jawa–Sumatera dan motor industri nasional.
 

Namun tantangan klasik masih membayangi:

1. Ketimpangan wilayah antara utara (Tangerang Raya, Cilegon) yang industri dan maju, dengan selatan (Pandeglang, Lebak) yang masih tertinggal.
 

2. Kemiskinan dan stunting di daerah pedesaan.
 

3. Birokrasi yang belum sepenuhnya bersih.

Data BPS Maret 2025 menunjukkan penurunan angka kemiskinan dari 5,70% menjadi 5,63%.
Penurunan lebih besar terjadi di perdesaan, tetapi angka di perkotaan justru naik.
Artinya, pemerataan belum sepenuhnya tercapai.
 

Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemprov Banten juga naik dari 69,08 menjadi 71,21 poin — sinyal positif bahwa sistem pengawasan mulai membaik.

Namun publik masih menanti bukti konkret: pelayanan publik tanpa pungli dan birokrasi tanpa jual-beli jabatan.

“Banten Maju, Bebas Korupsi” — Dari Jargon ke Agenda Nyata
 

Visi Andra Soni tidak berhenti pada spanduk dan pidato. Sejak awal masa jabatannya, Pemprov memperkuat kolaborasi dengan KPK, Inspektorat Daerah, dan Ombudsman RI untuk mendorong pencegahan korupsi berbasis sistem.
 

Beberapa langkah nyata mulai berjalan:

1. Penerapan IPKD–MCSP (Indeks Pencegahan Korupsi Daerah) dari KPK di seluruh OPD.

2. e-Budgeting dan e-Planning untuk memastikan anggaran publik transparan.

3. Sekolah Gratis Banten untuk SMA/SMK/MA negeri dan swasta agar pendidikan tidak lagi menjadi ladang pungutan liar.

4. Beasiswa Banten Cerdas untuk menyiapkan generasi unggul dalam 10 tahun ke depan.

5. Pakta Integritas ASN, disertai audit berkala oleh Inspektorat.
 

“Kalau mental birokrasi tidak berubah, pembangunan tidak akan maju. Banten bebas korupsi bukan sekadar slogan — ini kontrak moral,” tegas Andra Soni dalam arahannya kepada jajaran OPD.
 

Dari Masa Lalu Menuju Reformasi Moral
 

Selama bertahun-tahun, Banten kerap dikaitkan dengan isu dinasti politik dan korupsi di level daerah.
Kini, sejarah itu hendak dibalik.
 

Andra Soni berusaha membangun pemerintahan yang transparan, efisien, dan berorientasi pelayanan publik.
 

Langkah itu bukan tanpa risiko. Reformasi birokrasi selalu menimbulkan resistensi — terutama dari mereka yang terbiasa dengan kenyamanan sistem lama.
 

Namun, jika reformasi moral ini berhasil, Banten bisa menjadi model daerah yang bersih dan berdaya saing, bukan hanya penyangga Ibu Kota.
 

Ujian Integritas: Antara Data dan Rasa Keadilan
 

Meski indeks integritas naik, publik menilai keberhasilan bukan dari angka semata, melainkan dari rasa keadilan yang nyata. Masih ada warga di Lebak dan Pandeglang yang menempuh belasan kilometer untuk sekolah atau mengakses layanan kesehatan.
 

Masih ada petani yang kesulitan mendapatkan modal karena birokrasi berbelit.
 

Itulah ujian sejati dari visi “Banten Maju, Bebas Korupsi.”

Maju - berarti membangun infrastruktur dan ekonomi rakyat.
 

Bebas korupsi - berarti memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai ke rakyat.
 

Dari Tanah Para Sultan untuk Indonesia yang Bersih
 

Spirit Sultan Maulana Hasanuddin yang dulu menegakkan iman dan keadilan kini dihidupkan dalam konteks modern: keadilan sosial dan pemerintahan bersih.
 

Banten tidak boleh lagi dikenal karena kasus korupsi, tapi karena integritas para pemimpinnya.
 

Seperempat abad adalah waktu refleksi. Banten sudah melangkah jauh dari masa pemekaran, tapi perjuangan menuju pemerintahan bersih baru saja dimulai.
 

“Banten pernah kuat karena iman dan keberanian. Kini, ia harus maju karena ilmu dan integritas.”

– Tokoh Banten Lama, pada peringatan HUT ke-25 di Banten Lama.

Penutup: Dari Retorika ke Revolusi Moral
 

Visi “Banten Maju, Bebas Korupsi” adalah ajakan untuk mengembalikan kehormatan daerah kepada akarnya — iman, akal, dan amanah.
 

Andra Soni mewarisi sejarah panjang yang megah, tapi juga beban moral yang berat.
Apakah Banten bisa benar-benar bersih?
 

Jawabannya ada pada transparansi birokrasi dan kejujuran pemimpin.
 

Selamat ulang tahun ke-25 Provinsi Banten.
 

Dari tanah para sultan, semoga lahir kembali Banten yang bukan hanya maju secara fisik, tapi juga suci dari korupsi.

Penulis: Penanggungjawab Raja Media Network, Ketua DPP Pro Journalismedia Siber Indonesia, Pengurus Pusat IKALUIN Jakarta.