BPS Ukur Kemiskinan Pakai Standar Lama, Komisi X: Bisa Menyesatkan!

RAJAMEDIA.CO - Info Parlemen - Anggota Komisi X DPR RI Agung Widyantoro menilai Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan standar lama internasional dalam menentukan kelompok rakyat miskin ekstrem. 

 

Standar garis kemiskinan terbaru versi World Bank mengacu angka pendapatan baru sebesar US$3,2 per kapita per hari. Ukuran ini telah diadopsi sejak 2022 melalui angka Purchasing Power Parity (PPP) 2017 dari sebelumnya PPP 2011.

 

“Angka kemiskinan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan,” ujar Agung dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Kepala BRIN dan Kepala BPS di Ruang Rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/).

 

“Contohnya rumah masyarakat yang layak huni tetapi sudah ditempelkan stiker tidak mampu, kemudian sebaliknya. Hal ini yang memicu terjadinya kesalahan dalam menyalurkan bantuan,” ujarnya.

 

Dikatakan Agung, BPS hingga kini belum ada rencana melakukan pengubahan metodologi pengukuran standar kelas miskin ekstrem sesuai standar baru Bank Dunia itu.

 

Dengan standar lama,kata Agung, jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia per Maret 2024, hanya 0,83 persen dari total penduduk. Atau turun ketimbang angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 sebanyak 1,12 persen dari total penduduk.

 

Lebih lanjut politisi dari Fraksi Golkar itu  menegaskan, standar pengukuran BPS hasilnya bisa menyesatkan. 

 

Agung pun menduga jangan-jangan kelas menengah atau atas, sejatinya masuk kelas bawah karena dihitung dengan standar rendah. 

 

“Lebih baik turun langsung ke lapangan untuk menentukan layak atau tidaknya masyarakat dikategorikan miskin, karena data di meja dengan lapangan berbeda,” tutup Agung.