Bansos Triwulan II Wajib Gunakan Data Terpadu Sesuai Inpres Presiden

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Bansos - Pemerintah memastikan bahwa seluruh penyaluran bantuan sosial (bansos) pada triwulan kedua tahun 2025 akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional. 
 

Langkah ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang diteken langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
 

Penegasan ini disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 2 Juni 2025.
 

“Penyaluran bansos pada triwulan kedua ini mengacu kepada data tunggal sosial ekonomi nasional sesuai dengan arahan Bapak Presiden yaitu Inpres Nomor 4 Tahun 2025,” tegas Amalia.

 

20,3 Juta Keluarga Divalidasi, 14,3 Juta Sudah Cair
 

Amalia mengungkapkan, data tunggal tersebut mulai terintegrasi sejak 3 Februari 2025 dan telah diperbarui melalui verifikasi lapangan secara masif, hasil kerja kolaboratif antara BPS dan Kementerian Sosial. 
 

Dari total 20,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), sebanyak 16,5 juta telah diverifikasi oleh BPKP, dan 14,3 juta di antaranya telah memenuhi kriteria desil 1–4 atau rumah tangga miskin dan rentan.
 

“Dari 16,5 juta itu, 14,3 juta memang berada di desil 1 sampai 4 dan sudah mulai disalurkan oleh Menteri Sosial sejak 31 Mei,” terang Kepala BPS.
 

Pemerintah juga memprioritaskan pembersihan inclusion error atau kesalahan sasaran yang kerap menimbulkan ketimpangan dalam penyaluran bantuan.
 

Presiden Tak Mau Bansos Salah Sasaran
 

Dengan dasar data tunggal yang lebih valid, bansos diharapkan bukan hanya sekadar program sosial, tapi menjadi bagian penting dari stimulus ekonomi nasional triwulan II, sebagaimana strategi yang dirancang langsung oleh Presiden Prabowo.
 

“Dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional ini, bansos yang digulirkan akan lebih tepat sasaran dan bisa mendorong pemulihan serta konsumsi masyarakat,” jelas Amalia.
 

Diskon Transportasi dan Tol Dorong Mobilitas dan Belanja
 

Amalia juga menyoroti dampak positif kebijakan diskon transportasi dan tarif tol terhadap peningkatan mobilitas warga. Menurut data BPS, wisatawan nusantara melonjak 23 persen pada April 2025, dibandingkan April 2024.
 

“Insentif untuk diskon tiket dan diskon jalan tol sangat efektif mendorong mobilitas masyarakat,” ujarnya.
 

BPS mencatat ada tiga puncak mobilitas tahunan masyarakat Indonesia:

 

1. Saat Idul Fitri,
 

2. Libur sekolah Juni–Juli,
 

3. Dan akhir tahun.

Kebijakan diskon yang dijalankan pemerintah dipastikan selaras dengan tren data tersebut, guna mengerek konsumsi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat.
 

RAJA MEDIA mencatat: Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, bansos bukan lagi sekadar karung beras atau uang tunai, tapi bagian dari strategi besar menyelamatkan ekonomi rakyat — dengan data, disiplin, dan ketepatan sasaran.

 

Tim Penulis I Raja Media

Sumber: BPMI Setpres