Ara Tambah Kuota BSPS Kota Malang! Target: Bebas Rumah Tak Layak Huni

RAJAMEDIA.CO — Malang — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali menunjukkan komitmennya mempercepat pengentasan rumah tidak layak huni (RTLH). Saat meninjau langsung calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Buring, Kota Malang, Kamis (2/7/2026), Ara langsung menambah kuota bantuan bagi warga.
 

Tambahan 153 unit BSPS diberikan sehingga total alokasi Kota Malang tahun 2026 melonjak menjadi 827 unit, naik drastis dibanding tahun sebelumnya yang hanya 89 unit.
 

Ara: Malang Harus Merdeka dari RTLH
 

Di hadapan warga, Menteri PKP menegaskan pemerintah pusat ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni.

Penambahan kuota BSPS diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen Pemerintah Kota Malang dalam mempercepat penanganan RTLH.
 

"Agar Kota Malang merdeka dari rumah tidak layak huni, saya tambah kuota BSPS sebanyak 153 unit sehingga total menjadi 827 unit tahun ini. Dengan dukungan data dari Pemerintah Kota Malang serta kolaborasi berbagai pihak, kami berharap seluruh kebutuhan perbaikan rumah masyarakat dapat segera tertangani," ujar Ara.
 

Melihat Langsung Rumah Warga
 

Dalam kunjungan tersebut, Ara mendatangi rumah milik Jailani, buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp1,8 juta per bulan.
 

Rumah yang dihuni bersama istri dan seorang anak itu masih berdinding anyaman bambu, tidak memiliki fondasi maupun struktur bangunan yang layak, serta kerap bocor saat hujan.
 

Kondisi yang sama juga ditemukan di rumah Nur Yusron Efendi, buruh harian dengan penghasilan sekitar Rp2 juta per bulan.
 

Rumah peninggalan keluarga yang ditempatinya juga berdinding bambu, tanpa struktur bangunan memadai, bahkan berdampingan dengan kandang sapi yang berpotensi mengganggu kesehatan penghuni.
 

Keduanya dipastikan belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah.
 

Perbaikan Dimulai 10 Juli
 

Kementerian PKP menargetkan pekerjaan renovasi rumah dimulai pada 10 Juli 2026 dan selesai pada 10 Oktober 2026.
 

Program tersebut diharapkan mampu menghadirkan hunian yang lebih sehat, aman, dan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 

Tender Rakyat Demi Transparansi
 

Selain meninjau calon penerima bantuan, Menteri PKP juga menyaksikan pelaksanaan Pemilihan Terbuka Toko (PTT) atau Tender Rakyat untuk pengadaan material bangunan.
 

Sebanyak tiga toko bangunan mengikuti proses lelang terbuka guna memenuhi kebutuhan material bagi 10 penerima BSPS dengan nilai anggaran Rp175 juta.
 

Dari proses tersebut, pemerintah berhasil menghemat anggaran sekitar Rp3 juta atau 1,72 persen dari total pagu.
 

APBN Harus Diawasi Rakyat
 

Ara menegaskan mekanisme PTT menjadi bagian dari upaya menciptakan transparansi penggunaan APBN.
 

Menurutnya, masyarakat harus mengetahui secara terbuka bagaimana dana negara digunakan dalam program bantuan perumahan.
 

"Bantuan ini berasal dari APBN, artinya uang rakyat. Karena itu proses pemilihan toko dilakukan secara terbuka agar masyarakat bisa ikut mengawasi. Kalau ada penyimpangan, silakan laporkan," tegasnya.
 

Pemkot Malang Apresiasi
 

Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin menyampaikan apresiasi atas perhatian besar pemerintah pusat terhadap penanganan rumah tidak layak huni di daerahnya.
 

Ia menilai mekanisme Pemilihan Terbuka Toko merupakan inovasi yang membuat pelaksanaan program semakin transparan, akuntabel, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha lokal.
 

Melalui Program BSPS yang dipadukan dengan mekanisme Tender Rakyat, Kementerian PKP berharap penanganan rumah tidak layak huni dapat berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
 

RAJA MEDIA | Perumahan Rakyat