Ara-KDM Gaspol Gentengnisasi! UMKM Plered Dibidik Raup Puluhan Miliar
RAJAMEDIA.CO — Purwakarta — Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) tancap gas dorong program “gentengnisasi”. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, ia menegaskan komitmen pemerintah menggerakkan ekonomi rakyat dari sektor perumahan—langsung dari hulu: UMKM genteng lokal.
Didampingi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), Maruarar turun langsung meninjau kesiapan produksi di pabrik genteng Plered, Kabupaten Purwakarta, Selasa (14/4/2026).
Program Harus Transparan, Dampaknya Nyata
Maruarar menegaskan, program gentengnisasi tidak boleh sekadar proyek. Harus berjalan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel.
Lebih dari itu, dampaknya harus langsung dirasakan masyarakat.

“Program ini harus memberi manfaat nyata, terutama bagi pelaku UMKM dan rakyat,” tegasnya.
Kebutuhan Genteng Meledak, UMKM Panen Peluang
Tahun ini, Jawa Barat mencatat kebutuhan besar dari sektor perumahan:
- 40.000 rumah BSPS
- 62.591 rumah subsidi
Artinya, kebutuhan genteng melonjak drastis—dan itu jadi peluang emas bagi UMKM lokal.
“Kalau semua pakai produk lokal, perputaran ekonominya bisa puluhan miliar rupiah,” ungkap Maruarar.
Dukungan Pengusaha, 44 Ribu Genteng Dipesan
Dorongan pemerintah mulai berbuah respons konkret. Pengusaha James Riady langsung bergerak dengan memesan 44.000 genteng dari produsen lokal.
Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa kolaborasi pemerintah dan swasta bisa mempercepat penguatan UMKM.
Target Besar: UMKM Naik Kelas, Buruh Sejahtera
Maruarar menegaskan, tujuan utama program ini sederhana tapi berdampak besar:
1. UMKM genteng naik kelas
2. Buruh makin sejahtera
3. Rakyat punya rumah layak
Pesan utamanya jelas: program perumahan bukan cuma bangun rumah—tapi juga membangun ekonomi rakyat dari bawah.![]()
Peristiwa 4 hari yang lalu
Daerah | 3 hari yang lalu
Politik | 5 hari yang lalu
Parlemen | 2 hari yang lalu
Parlemen | 3 hari yang lalu
Parlemen | 3 hari yang lalu
Opini | 5 hari yang lalu
Politik | 4 hari yang lalu
Nasional | 1 hari yang lalu
Politik | 1 hari yang lalu