Abdullah Desak Polri Investigasi Bandara IMIP yang Beroperasi Tanpa Kehadiran Negara!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Polkam - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyoroti serius dugaan beroperasinya bandara khusus milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, tanpa perangkat negara. 
 

Ia mendesak Polri segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan tidak ada celah hukum, keamanan, maupun potensi kerugian negara yang terjadi.
 

Bandara tersebut disebut tidak memiliki layanan imigrasi, bea cukai, maupun kehadiran aparat TNI–Polri—sebuah kondisi yang dinilai sangat janggal untuk fasilitas penerbangan yang mengelola arus barang dan orang berskala besar.
 

Audit Total Gerak Barang dan Orang
 

“Polri perlu segera melakukan investigasi terhadap bandara IMIP. Ini untuk memastikan semua aktivitas di sana sesuai aturan hukum,” tegas Abdullah, Kamis (27/11/2025).
 

Legislator yang membidangi urusan hukum itu menyatakan audit harus mencakup seluruh aspek kegiatan bandara: pergerakan barang, mobilitas tenaga kerja asing maupun domestik, hingga potensi ancaman terhadap keamanan dan pertahanan.
 

“Jangan sampai ada gerak barang, gerak orang, dan potensi ancaman yang dapat merugikan negara,” ujarnya.
 

Perlu Kolaborasi Antar-Kementerian dan Aparat
 

Abdullah mendorong investigasi dilakukan secara kolaboratif. Menurutnya, Polri tidak bisa bekerja sendiri karena aktivitas bandara khusus sangat kompleks dan melibatkan banyak otoritas.
 

Ia menyarankan Polri menggandeng Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bea Cukai, TNI, serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
 

“Mungkin bisa dibentuk satgas atau task force untuk memastikan investigasi berjalan efektif,” kata Abdullah.
 

Menhan Temukan Anomali: Bandara Beroperasi Tanpa Negara
 

Isu ini mengemuka setelah Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap temuan mengejutkan usai meninjau latihan TNI di Morowali pada 20 November 2025. Ia menyebut bandara IMIP beroperasi tanpa satu pun perangkat negara, dan menilai kondisi tersebut sebagai “anomali berbahaya”.
 

Menhan menilai absennya imigrasi serta pengawasan negara dapat memicu kerawanan terhadap kedaulatan maupun stabilitas ekonomi. Atas temuan itu, ia langsung menginstruksikan pengerahan TNI untuk menjaga bandara, serta meminta Gubernur Sulteng Anwar Hamid ikut memperkuat pengawasan.
 

DPR Pertanyakan Aturan Menhub Soal Bandara Khusus
 

Abdullah juga menyoroti Keputusan Menteri Perhubungan KM 38 Tahun 2025 yang memungkinkan bandara khusus—yang sebelumnya hanya melayani domestik—untuk mengoperasikan rute internasional. Ia mempertanyakan risiko dan manfaat aturan itu, terutama bagi bandara yang tidak memiliki perangkat negara seperti IMIP.
 

“DPR mesti mengkaji keputusan Menhub untuk bandara khusus tersebut dengan cermat,” tegasnya.
 

Komisi III Siap Panggil Polri
 

Sebagai tindak lanjut, Abdullah menyatakan Komisi III akan memanggil Polri untuk mendengar penjelasan langsung mengenai fakta lapangan, mekanisme pengawasan, serta potensi pelanggaran pada bandara IMIP.
 

“Dari informasi polisi saat rapat nanti akan ditindaklanjuti, apakah DPR perlu membentuk panitia kerja lintas komisi atau tidak. Masalah bandara IMIP ini harus ditangani sangat serius,” tegasnya.
 

Ia menutup dengan penegasan bahwa DPR tidak akan membiarkan adanya celah sekecil apa pun yang mengancam kedaulatan ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan pertahanan negara.