Toha Desak Kemendagri Bertindak! “Jangan Tunggu Pulau Jadi Api Konflik”

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Keamanan – Sengketa wilayah antardaerah kembali mencuat. Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha angkat suara dan mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera turun tangan melakukan pendataan serta pemetaan terhadap pulau-pulau yang rawan konflik administratif.
 

“Kemendagri harus proaktif mendata dan memetakan pulau-pulau yang berstatus tidak jelas atau disengketakan,” kata Toha dalam keterangannya, Jumat (20/6/2025).
 

Pernyataan itu disampaikan merespons penyelesaian sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, yang menurutnya baru satu dari sekian potensi konflik batas wilayah di Indonesia.
 

Masih Banyak Pulau Abu-abu
 

Toha menyebut, keberhasilan menyelesaikan sengketa Pulau Aceh-Sumut patut diapresiasi. Namun itu belum cukup.
 

“Faktanya, masih banyak potensi sengketa wilayah lain yang belum tersentuh,” tegas politisi dari Fraksi Partai NasDem itu.
 

Beberapa kasus yang ia soroti antara lain:
 

- Tujuh pulau di Pekajang yang disengketakan antara Kepulauan Riau dan Bangka Belitung
 

- 13 pulau di pesisir selatan Jawa Timur, antara Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung
 

Menurut Toha, keberadaan pulau-pulau yang belum memiliki kejelasan administrasi bukan sekadar urusan data. Tapi bisa memicu konflik horizontal, stagnasi pembangunan, hingga konflik hukum.
 

Data Geospasial Harus Jadi Dasar
 

Toha meminta Kemendagri menggandeng berbagai pihak, seperti Badan Informasi Geospasial (BIG), pemerintah daerah, dan kementerian terkait guna menyusun peta wilayah yang sah dan disepakati bersama.
 

“Pendataan dan penetapan batas wilayah harus berbasis data geospasial yang akurat dan disepakati semua pihak,” ujarnya.
 

“Ini bagian dari menjaga integrasi wilayah NKRI dan memperkuat otonomi daerah yang sehat.”
 

Jangan Dibiarkan Membara di Bawah Abu
 

Toha menekankan pentingnya pencegahan dini, bukan sekadar respons saat konflik meletus. Menurutnya, ketegangan yang dibiarkan akan merusak pelayanan publik, menggangu stabilitas sosial, bahkan menghambat investasi daerah.
 

“Kalau dibiarkan, ini bisa menimbulkan ketegangan antardaerah. Kemendagri harus bijak, dan menyelesaikan sengketa berdasarkan fakta dan sejarah,” pungkasnya.