Titiek Soeharto Minta Pemerintah Lawan Oligarki dalam Kasus Pagar Laut Tangerang

RAJAMEDIA.CO - Jakarta - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto, menyerukan agar pemerintah tidak takut melawan oligarki terkait kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.
Titiek mengungkapkan hal ini setelah adanya dugaan perusahaan besar yang memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area tersebut.
"Semua kementerian tidak perlu takut melawan oligarki karena kami di DPR sebagai wakil rakyat akan mendukung langkah kementerian dalam menjalankan tugas untuk kepentingan rakyat," ujar Titiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1).
Titiek menegaskan bahwa DPR berada di belakang pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini. "Tanpa harus dikasih tahu, kami menekankan supaya kementerian tidak perlu takut dengan oligarki karena kami dari DPR siap mendukung," tambahnya.
Ia mengapresiasi tindakan pemerintah yang telah mencabut pagar laut sepanjang 30 kilometer di Tangerang.
Namun, ia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melangkah lebih jauh dengan mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan pagar tersebut.
"Saya minta secepat-cepatnya, tapi karena ini melibatkan beberapa kementerian dan lembaga, kita beri waktu kepada Pak Menteri. Mudah-mudahan segera terungkap siapa yang ada di balik semua ini," kata Titiek.
Lebih lanjut, Titiek menekankan agar pihak yang bersalah tidak hanya dihukum sesuai aturan yang berlaku, tetapi juga diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan untuk proses pembongkaran pagar laut itu.
"Kemarin pencabutan pagar ini melibatkan banyak aparat, tentu menimbulkan biaya besar. Kami minta siapapun yang melanggar hukum dalam kasus ini harus mengganti biaya tersebut," tegasnya.
Kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang ini menjadi perhatian publik setelah laporan mengenai keberadaan sertifikat tanah di wilayah yang seharusnya menjadi akses publik mencuat. Pemerintah diharapkan bertindak tegas untuk menuntaskan kasus ini demi keadilan bagi masyarakat.
Politik 6 hari yang lalu
![Presiden Prabowo Subianto. [Foto: BPMI Setpres]](https://rajamedia.co/storage/001/2025/01/presiden-prabowo-ajak-mkgr-kawal-program-pengentasan-kemiskinan-20012025-090012.jpg)
Politik | 6 hari yang lalu
Ekbis | 6 hari yang lalu
Ekbis | 6 hari yang lalu
Ekbis | 6 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu
Politik | 3 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu
Peristiwa | 5 hari yang lalu
Politik | 4 hari yang lalu