Indonesia Merindukan Hatta

RAJAMEDIA.CO - DI TENGAH berbagai capaian pembangunan, Indonesia masih menghadapi persoalan yang tidak kalah mendasar: krisis keteladanan dalam kepemimpinan publik. Kepercayaan masyarakat mudah terkikis ketika integritas dipertukarkan dengan kepentingan, jabatan dipandang sebagai privilese, dan kekuasaan menjauh dari pengabdian. Padahal, Indonesia yang bersih, maju, dan berdaya saing global bukanlah mimpi. Cita-cita itu dapat diwujudkan apabila bangsa ini kembali bertumpu pada kepemimpinan yang berintegritas, berilmu, dan berpihak kepada rakyat. Dalam konteks itulah, kerinduan kepada Mohammad Hatta menjadi sangat relevan.

Ketika Iwan Fals melantunkan lagu Bung Hatta pada malam duka 14 Maret 1980, ia tidak sedang menulis biografi. Ia sedang merekam luka kolektif bangsa atas kepergian seorang negarawan yang tak tergantikan, sekaligus menyuarakan kerinduan yang tak pernah usai. Liriknya sederhana, tetapi mengiris: "terbayang baktimu, terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu." Kerinduan itu bukan sekadar kepada seorang tokoh, melainkan kepada kepemimpinan yang menjadikan integritas sebagai napas kehidupan berbangsa.

Integritas Hatta pertama-tama tampak dalam perjuangan intelektualnya. Pada 25 September 1927 ia ditangkap pemerintah kolonial Belanda bersama tiga rekannya. Empat bulan kemudian, pada 22 Maret 1928, di Pengadilan Den Haag, ia membacakan pledoi Indonesia Vrij (Indonesia Merdeka) yang membongkar ketidakadilan kolonialisme dengan argumentasi yang cemerlang. Hatta dan rekan-rekannya dibebaskan dari seluruh tuntutan. Peristiwa itu menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia juga diperjuangkan melalui kekuatan ilmu pengetahuan, nalar, dan keberanian moral.

Perjuangan intelektual itu kemudian diterjemahkan menjadi perjuangan membangun manusia. Setelah PNI dibubarkan, Hatta meyakini bahwa kemerdekaan tidak akan bertahan tanpa kader yang terdidik. Karena itu, pada Desember 1931, bersama Sutan Sjahrir, ia mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru). Huruf "P" berarti pendidikan, bukan politik. Melalui Daulat Rakyat pada 20 September 1932, ia menegaskan bahwa kemerdekaan tidak cukup diperjuangkan dengan agitasi, tetapi harus dibangun melalui organisasi, pendidikan, dan pembentukan karakter. Ia memilih mencetak pemimpin, bukan sekadar pengikut.

Jika Indonesia Vrij menunjukkan bagaimana Hatta memperjuangkan kemerdekaan melalui kekuatan akal, dan PNI-Baru menunjukkan bagaimana ia menyiapkan manusia Indonesia, maka Demokrasi Ekonomi memperlihatkan bagaimana ia merancang sistem yang akan menopang kemerdekaan itu. Hatta meyakini bahwa kemerdekaan politik tidak akan berarti apabila rakyat tetap hidup dalam kemiskinan. Karena itulah ia menjadi arsitek Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi, yang setiap bulan Juli diperingati melalui Hari Koperasi Indonesia, dipandangnya bukan sekadar badan usaha, melainkan sekolah demokrasi ekonomi yang mendidik rakyat untuk mandiri, bekerja sama, dan berbagi kemakmuran.

Gagasan itu tetap relevan hingga hari ini. Ketika kesenjangan ekonomi melebar dan penguasaan sumber daya alam semakin terkonsentrasi, pesan Hatta kembali menggema: bumi, air, dan kekayaan alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kuat, tetapi pertumbuhan itu harus berjalan seiring dengan keadilan sosial. Daya saing global tidak boleh dibangun dengan meninggalkan rakyat kecil. Di sinilah Pasal 33 tetap menjadi kompas moral sekaligus arah pembangunan nasional.

Ketika memasuki pemerintahan sebagai Wakil Presiden, Hatta membuktikan bahwa gagasan yang diyakininya bukan sekadar teori. Pada awal 1950-an, saat menetapkan kebijakan sanering demi menyelamatkan perekonomian nasional, ia tidak memberi tahu istrinya, Rahmi, yang sedang menabung untuk membeli mesin jahit sehingga tabungannya ikut terdampak. Ketika Rahmi kecewa, Hatta menjawab bahwa kepentingan negara tidak boleh dicampurkan dengan kepentingan keluarga. Integritasnya tidak berhenti pada pidato, tetapi hadir dalam keputusan-keputusan yang paling dekat dengan kehidupan pribadinya.

Keteladanan itu semakin nyata ketika selesai menjalani pengobatan di Belanda pada 1971–1972 dengan biaya negara. Hatta meminta sekretarisnya membuat laporan rinci seluruh pengeluaran dan mengembalikan sisa dana perjalanan kepada kas negara. Meskipun Bendahara Sekretariat Negara menyatakan uang itu sah menjadi haknya, Hatta tetap bersikeras mengembalikannya. Baginya, setiap rupiah yang berasal dari negara adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Integritas itu juga tercermin dalam kesederhanaan hidupnya. Ketika banyak pejabat menikmati kemewahan, Hatta memilih hidup sederhana karena meyakini bahwa seorang pemimpin tidak boleh hidup jauh di atas rakyat yang dipimpinnya. Kesederhanaan bukanlah strategi pencitraan, melainkan konsekuensi dari keyakinan bahwa jabatan adalah pengabdian.

Menjelang akhir hayatnya, Hatta masih meninggalkan pelajaran berharga. Dalam wasiatnya pada 1975, ia meminta agar dimakamkan di pemakaman umum, bukan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ia ingin tetap dekat dengan rakyat yang sepanjang hidup diperjuangkannya. Bahkan setelah wafat, ia menolak segala bentuk pengistimewaan. Itulah penutup yang indah dari perjalanan hidup seorang negarawan.

Enam inspirasi itu membentuk satu bangunan yang utuh: memperjuangkan kemerdekaan dengan ilmu, menyiapkan kader melalui pendidikan, membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, menjalankan kekuasaan dengan integritas, menjaga amanah keuangan negara, serta mengakhiri kehidupan dengan kerendahan hati. Hatta tidak hanya mewariskan teladan pribadi, tetapi juga arsitektur kepemimpinan nasional yang saling terhubung.

Tidak mengherankan apabila lagu Bung Hatta karya Iwan Fals tetap hidup dalam ingatan publik. Lagu itu bukan sekadar ratapan atas wafatnya seorang tokoh, melainkan ekspresi kerinduan terhadap kepemimpinan yang bermoral. Hampir setengah abad berlalu, kerinduan itu belum juga usai karena bangsa ini masih terus mencari pemimpin yang mampu menyatukan kecerdasan, integritas, dan keberanian moral.

Indonesia merindukan Hatta bukan sekadar sebagai tokoh sejarah, melainkan sebagai cara berpikir dan cara mengelola negara. Dari integritas lahir pemerintahan yang bersih; dari pemerintahan yang bersih tumbuh kepercayaan publik; dari kepercayaan publik berkembang ekonomi yang adil; dan dari ekonomi yang adil lahirlah bangsa yang maju dan berdaya saing global. Karena itu, Indonesia yang bersih, maju, dan berdaya saing global bukanlah mimpi. Cita-cita tersebut dapat diwujudkan apabila nilai-nilai yang diwariskan Mohammad Hatta kembali menjadi fondasi kepemimpinan nasional. Sebab, sebagaimana diyakininya sepanjang hayat, hanya bangsa yang berdaulat di bidang ekonomi yang dapat benar-benar merdeka. Wallahu a'lam

Penulis: Dekan FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

RAJA MEDIA - Opini 2026