Tancap Gas 3 Juta Rumah! Maruarar, Tito, dan BPS Kolaborasi Mutakhirkan DTSN

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Perumahan Rakyat - Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat Indonesia. 
 

Dalam langkah strategis terbarunya, tiga institusi kunci—Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pusat Statistik (BPS)—menyepakati kolaborasi dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) sebagai basis pelaksanaan program ini.
 

Maruarar: “Negara Hadir, Rumah untuk Rakyat!”
 

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya penilaian objektif dan berbasis data terhadap kinerja kementeriannya, termasuk target pembangunan dan renovasi tiga juta rumah oleh seluruh unsur pemerintahan—pusat, daerah, BUMN, hingga lembaga seperti SMF dan PNM.
 

“Tadi sore saya melaporkan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa negara telah hadir memberikan intervensi kebijakan nyata bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), melalui pembebasan BPHTB, PBG, dan subsidi PPN DTP. Semua ini digratiskan,” ujar Maruarar di Kantor BPS, Rabu malam (30/7/2025).
 

Sebagai wujud transparansi, Kementerian PKP kini menggandeng BPS untuk melacak secara rinci siapa yang membangun, di mana lokasi pembangunan, dan sumber pendanaannya. 
 

Maruarar bahkan mengundang Presiden untuk menghadiri peluncuran serentak minimal 25.000 unit rumah subsidi di seluruh Indonesia pada September mendatang.
 

Tito: “Data Dukcapil Diserahkan, Verifikasi Jalan!”
 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, Kemendagri telah menyerahkan data mentah kependudukan dari Dukcapil ke BPS. Nantinya, BPS akan melakukan verifikasi lapangan menggunakan jaringannya yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
 

“Data ini mencakup siapa yang belum memiliki rumah atau tinggal di hunian tak layak. Dengan data ini, Kementerian PKP dapat menyusun strategi bantuan yang tepat sasaran,” ujar Tito.
 

Mendagri juga menyampaikan bahwa seluruh 509 kabupaten/kota telah memiliki Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai dasar pembebasan BPHTB dan PBG. Hingga kini, sebanyak 244.722 izin PBG telah diterbitkan, namun tetap harus diverifikasi di lapangan.
 

“Apakah benar surat ini menjadi bangunan fisik? Di sinilah peran BPS penting untuk melakukan pengecekan dan membuat dashboard nasional bersama,” tegas Tito.
 

BPS Bangun Dashboard Nasional
 

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh program ini sebagai bagian dari penguatan tata kelola berbasis data.
 

“Kami akan membantu menyusun kriteria FLPP dan PSPS, serta membangun dashboard bersama yang memungkinkan monitoring real-time atas progres program 3 juta rumah,” ungkap Amalia.
 

Lebih jauh, disepakati bahwa pertukaran data akan dilakukan secara system-to-system (machine to machine) antara Kemendagri, Kementerian PKP, dan BPS.

 

Dengan langkah ini, sinergi antar-lembaga akan menjadi mesin penggerak akuntabilitas, memastikan program rumah untuk rakyat berjalan transparan, tepat sasaran, dan efisien.