Susur Kali Angke, Andra Soni dan Menteri PU Petakan Penyebab Banjir Tangerang-Jakarta

RAJAMEDIA.CO — Tangerang — Gubernur Banten Andra Soni bersama Ketua TP PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan susur Kali Angke, Jumat (30/10/2026) kemarin.
 

Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi aliran sungai sekaligus mengidentifikasi persoalan yang menjadi pemicu banjir di kawasan Tangerang Raya hingga Jakarta.
 

Rombongan menyusuri sungai menggunakan perahu karet, mulai dari kawasan Perumahan Ciledug Indah 2, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, hingga Bendung Polor di wilayah Kembangan, Jakarta Barat.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan banjir yang dampaknya melintasi batas administrasi wilayah.
 

Menteri PU Temukan Dua Persoalan Utama
 

Dari hasil peninjauan lapangan, Menteri PU Dody Hanggodo mengidentifikasi dua persoalan utama di sepanjang Kali Angke, yakni pendangkalan akibat sedimentasi dan penyempitan badan sungai.
 

Kondisi tersebut menyebabkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air menjadi tidak optimal sehingga meningkatkan risiko luapan ketika debit air meningkat.
 

Dody menegaskan, kedua persoalan tersebut perlu segera ditangani melalui normalisasi dan pelebaran sungai.

“Pendangkalan harus kita tangani melalui normalisasi atau pendalaman sungai. Penyempitannya juga harus dibereskan agar kapasitas sungai bisa kembali seperti semula,” kata Dody.
 

Salah satu titik yang menjadi perhatian khusus adalah Bendung Polor. Infrastruktur lama yang dahulu difungsikan untuk mengairi persawahan itu dinilai perlu dikaji kembali karena kawasan sekitarnya kini telah berkembang menjadi permukiman padat penduduk.
 

Kementerian PU juga menyoroti struktur di bagian bawah bendung yang diduga menghambat kelancaran aliran air. Penanganannya akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah terkait.
 

Andra Soni: Penanganan Banjir Harus Terpadu
 

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, persoalan Kali Angke tidak bisa diselesaikan secara parsial karena aliran sungai tersebut berdampak terhadap sejumlah wilayah, mulai dari Tangerang Selatan, Kota Tangerang, hingga Jakarta.
 

Menurutnya, diperlukan pembagian tugas dan koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota.

“Penanganan ini harus dilakukan bersama. Ada pekerjaan yang menjadi kewenangan Kementerian PU, ada pula yang bisa dilakukan pemerintah kota dan provinsi. Prinsipnya, kita urai persoalannya satu per satu agar dampak banjir dan kerugian masyarakat bisa berkurang,” ujar Andra.
 

Ia menjelaskan, penanganan di bagian hulu Kali Angke telah menunjukkan perkembangan. Namun, masih terdapat sejumlah titik tanggul atau turap yang belum terpasang secara menyeluruh akibat kendala pembebasan lahan.
 

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan air sungai melimpas ke kawasan permukiman ketika debit air meningkat.
 

Pemerintah Kota Tangerang disebut telah menyelesaikan pembebasan lahan sepanjang sekitar 600 meter untuk mendukung pekerjaan fisik yang selanjutnya ditangani Kementerian PU. Sementara itu, Pemprov Banten telah mengerahkan alat berat guna mendukung normalisasi sungai.
 

Warga Mengaku Banjir Berulang hingga Dua Meter
 

Persoalan Kali Angke bukan sekadar persoalan infrastruktur. Banjir yang terjadi berulang kali telah berdampak langsung terhadap kehidupan dan aktivitas ekonomi masyarakat di sepanjang bantaran sungai.
 

Seorang warga Kembangan Selatan, Jakarta Barat, mengungkapkan kawasan tempat tinggal sekaligus warung kopinya kerap terendam banjir hingga dua meter saat musim hujan.
 

“Kalau musim hujan, hampir setiap bulan pasti banjir. Orang susah lewat, kendaraan juga sulit masuk. Kalau sudah banjir, saya otomatis tidak bisa berjualan,” tuturnya.
 

Kesaksian tersebut menggambarkan bagaimana banjir tidak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga mengancam mata pencaharian masyarakat kecil.
 

Karena itu, percepatan penanganan Kali Angke menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat tidak terus menanggung kerugian akibat banjir yang berulang.
 

Bendung Polor dan Sampah Jadi Perhatian
 

Selain pendangkalan dan penyempitan sungai, kondisi Bendung Polor juga menjadi perhatian dalam peninjauan tersebut.
 

Fungsi bendung yang sebelumnya mendukung kebutuhan irigasi persawahan perlu dievaluasi seiring perubahan tata ruang kawasan menjadi permukiman.

Rencana penanganan struktur bendung akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pemerintah daerah terkait. Pemerintah juga perlu menyiapkan solusi agar mobilitas masyarakat tetap terjaga selama pekerjaan fisik berlangsung.
 

Di sisi lain, rombongan menemukan tumpukan sampah rumah tangga, termasuk kasur dan bekas lemari, yang menghambat aliran sungai.
 

Andra Soni mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah.
 

“Jangan sampai sungai yang seharusnya menjadi sahabat kita, justru berubah menjadi sumber bencana hanya karena tidak dirawat dan dijaga bersama,” pungkasnya.
 

Kolaborasi Pusat dan Daerah Jadi Kunci
 

Susur Kali Angke menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah pemerintah dalam mengatasi persoalan banjir lintas wilayah.
 

Normalisasi, pelebaran sungai, pembangunan tanggul, evaluasi Bendung Polor, hingga penertiban sampah membutuhkan penanganan yang terencana dan berkelanjutan.
 

Sinergi Kementerian PU, Pemprov Banten, Pemkot Tangerang, Pemkot Tangerang Selatan, serta Pemprov DKI Jakarta diharapkan tidak berhenti pada peninjauan lapangan.
 

Masyarakat membutuhkan tindak lanjut nyata berupa pekerjaan fisik yang terukur, jadwal pelaksanaan yang jelas, dan pengawasan berkelanjutan.
 

Sebab, bagi warga yang setiap musim hujan harus menghadapi genangan hingga merendam rumah dan tempat usaha, keberhasilan penanganan banjir bukan diukur dari seberapa sering pejabat turun ke sungai, melainkan dari seberapa besar risiko banjir benar-benar dapat dikurangi.
 

RAJA MEDIA — Cepat, Tegas, Terpercaya.