Survei IPO: Harga Bahan Pokok di Puncak Keluhan, Korupsi dan Pengangguran Menyusul
RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Harga bahan pokok menjadi persoalan paling mendesak yang dinilai perlu segera diselesaikan pemerintah. Temuan tersebut terungkap dalam survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Refleksi dan Evaluasi Publik: Dua Tahun Kabinet Merah Putih.
Dalam survei tersebut, sebanyak 28 persen responden menempatkan pengendalian harga bahan pokok sebagai masalah prioritas utama. Angka ini lebih tinggi dibandingkan persoalan pemberantasan korupsi dan penciptaan lapangan kerja.
Hasil ini memperlihatkan bahwa kebutuhan ekonomi sehari-hari masih menjadi perhatian utama masyarakat ketika menilai persoalan yang harus segera ditangani pemerintah.
Harga Bahan Pokok Menempati Urutan Teratas
Berdasarkan paparan hasil survei IPO, pengendalian harga bahan pokok menempati posisi pertama dengan perolehan 28 persen.
Posisi berikutnya ditempati pemberantasan korupsi sebesar 19,5 persen. Sementara itu, pembukaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran memperoleh 14,7 persen.
Adapun pengurangan tingkat kemiskinan rakyat berada di urutan berikutnya dengan angka 10 persen.
Empat persoalan tersebut menjadi isu yang paling banyak disebut responden dalam pertanyaan mengenai masalah prioritas yang saat ini paling mendesak untuk diselesaikan.
Korupsi dan Lapangan Kerja Juga Jadi Sorotan
Selain harga kebutuhan pokok, pemberantasan korupsi menjadi perhatian besar masyarakat. Sebanyak 19,5 persen responden menempatkan isu tersebut sebagai prioritas.
Angka ini menegaskan bahwa persoalan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum juga masuk dalam daftar tuntutan publik terhadap pemerintah.
Sementara itu, 14,7 persen responden memilih pembukaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran. Persoalan ini berkaitan dengan kesempatan masyarakat memperoleh pekerjaan dan pendapatan.
Pengurangan kemiskinan juga menjadi perhatian dengan angka 10 persen. Jika dibaca bersama isu harga bahan pokok dan lapangan kerja, hasil survei menunjukkan kuatnya perhatian responden terhadap persoalan ekonomi dan kesejahteraan.
Isu Lain dengan Persentase Lebih Rendah
IPO juga mencatat sejumlah persoalan lain yang disebut responden sebagai prioritas.
Penanganan keamanan, ketertiban, dan premanisme memperoleh 2,9 persen. Sementara itu, kesejahteraan petani dan nelayan, pembangunan infrastruktur jalan, serta pendidikan gratis dan berkualitas masing-masing mencatat 2,5 persen.
Isu kesejahteraan buruh atau kenaikan upah minimum dan bantuan modal UMKM masing-masing memperoleh 1 persen.
Adapun penanganan bencana alam dan pengurangan tenaga kerja asing masing-masing tercatat 0,8 persen. Perbaikan moral dan etika generasi bangsa, perbaikan layanan kesehatan, pengurangan utang luar negeri, serta kebebasan berpendapat masing-masing memperoleh 0,5 persen.
Toleransi antarumat beragama tercatat 0,3 persen. Sementara itu, kategori lainnya, tidak tahu, atau tidak menjawab mencapai 11,5 persen.
Daya Beli Menjadi Tantangan Pemerintah
Temuan IPO menempatkan pengendalian harga bahan pokok sebagai prioritas yang paling banyak disebut responden. Namun, angka tersebut merupakan gambaran pilihan responden terhadap masalah yang dianggap mendesak, bukan pengukuran langsung tingkat kenaikan harga atau daya beli masyarakat.
Meski demikian, hasil ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memastikan kebijakan ekonomi menjawab kebutuhan masyarakat.
Pengendalian harga, ketersediaan pasokan, kesempatan kerja, dan pengurangan kemiskinan merupakan sejumlah isu yang muncul dalam daftar prioritas survei.
Tantangan pemerintah bukan hanya menetapkan program, tetapi juga memastikan pelaksanaannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Metodologi Survei
Survei IPO bertajuk Refleksi dan Evaluasi Publik: Dua Tahun Kabinet Merah Putih dilaksanakan pada 12–20 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden.
Paparan metodologi menyebutkan penggunaan metode multistage random sampling, dengan margin of error sekitar ±2,9 poin persentase pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil survei menggambarkan persepsi responden pada periode pengumpulan data. Angka-angka tersebut perlu dibaca sesuai pertanyaan yang diajukan dan tidak dengan sendirinya menjelaskan penyebab suatu persoalan.
RAJA MEDIA — Cepat, Tegas, Terpercaya.![]()
Olahraga 5 hari yang lalu
Olahraga | 3 hari yang lalu
Olahraga | 4 hari yang lalu
Olahraga | 4 hari yang lalu
Hukum | 6 hari yang lalu
Politik | 1 hari yang lalu
Hukum | 6 hari yang lalu
Hukum | 4 hari yang lalu
Politik | 4 hari yang lalu
Politik | 1 minggu yang lalu


