Surplus Beras, BBM Langka, Harga Membebani Rakyat: Dua Tahun Prabowo-Gibran Dievaluasi

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan Asta Cita. Meski memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejumlah program dinilai belum memberikan hasil maksimal, terutama dalam ketahanan pangan, energi, dan pemberdayaan ekonomi.
 

Pengamat BUMN Herry Gunawan menilai pemerintah perlu melakukan pembenahan pada tiga tahun tersisa masa kepemimpinan. Hal itu disampaikannya dalam diskusi PWJ Forum di Logika Kopi Bangka, Jakarta, Sabtu (24/10/2026).
 

Ketahanan Pangan Belum Merata
 

Herry menyebut keberhasilan ketahanan pangan dan energi harus diukur melalui empat indikator, yakni ketersediaan, keterjangkauan, keamanan kualitas, dan keberlanjutan.
 

Ia menyoroti klaim surplus beras yang belum sepenuhnya menjawab persoalan kelangkaan di sejumlah daerah. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan distribusi dan pemerataan pasokan.
 

"Kementerian Pertanian berulang kali menyatakan bahwa kita surplus beras, di atas kertas, iya. Tapi pertanyaannya kenapa masih terjadi kelangkaan di tempat-tempat lain?" kata Herry.
 

Menurutnya, surplus nasional tidak cukup jika masyarakat di sejumlah wilayah masih kesulitan mendapatkan beras dengan harga terjangkau.
 

Ketahanan Energi dan Inflasi Jadi Sorotan
 

Di sektor energi, Herry menyoroti kelangkaan BBM di sejumlah daerah, termasuk Bali yang disebut mulai merambat ke Jawa Timur. Ia juga mempertanyakan perubahan peran Lemigas yang, menurutnya, sejak 2026 turut menjadi importir minyak, padahal lembaga tersebut dikenal menjalankan fungsi pengujian dan pengawasan kualitas BBM.
 

Selain itu, Herry menyoroti inflasi transportasi yang disebut mencapai 4,84 persen serta inflasi makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,37 persen.
 

Dua sektor tersebut dinilai sangat dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
 

"Ketahanan pangan, ketahanan energi. Jadi ini perlu ada evaluasi besar," tegasnya.
 

Koperasi Merah Putih: Tujuan Baik, Cara Perlu Dibenahi
 

Direktur Eksekutif Infast Bestari, Gede Sandra, juga menilai sejumlah program pemerintah memiliki tujuan baik, tetapi mekanisme pelaksanaannya perlu diperbaiki.
 

Ia mencontohkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang dinilai sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945. Namun, menurutnya, pendekatan dari atas ke bawah (top-down) berisiko tidak sesuai dengan prinsip koperasi yang mengutamakan partisipasi anggota.
 

"Jadi niatnya baik, caranya belum pas," ujar Gede.
 

Ia mencontohkan Denmark dan Vietnam sebagai negara yang mengembangkan koperasi dalam berbagai sektor ekonomi. Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat koperasi agar kontribusinya terhadap perekonomian nasional semakin besar.
 

Tiga Tahun Tersisa, Pemerintah Harus Berbenah
 

Kritik Herry dan Gede menegaskan bahwa tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran bukan sekadar merancang program, melainkan memastikan pelaksanaannya efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
 

Pemerintah perlu mengevaluasi distribusi pangan, ketersediaan energi, tekanan harga, serta mekanisme pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 

Memasuki tiga tahun tersisa, pembenahan menjadi penting agar Asta Cita tidak berhenti sebagai janji kebijakan.
 

Sebab, keberhasilan program pemerintah bukan hanya diukur dari besarnya anggaran dan banyaknya program, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan rakyat.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.