Dua Tahun Prabowo-Gibran: Program Berjalan, Rakyat Menunggu Hasil

RAJAMEDIA.CO - DUA tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berlalu. Sejumlah program prioritas berjalan, agenda pembangunan terus didorong, dan pemerintah melaporkan berbagai capaian di bidang pangan, pendidikan, kesehatan, investasi, serta perlindungan sosial.
 

Namun, di balik deretan capaian tersebut, ada pertanyaan mendasar yang layak diajukan: sejauh mana seluruh kebijakan itu benar-benar mengubah kehidupan rakyat menjadi lebih baik?
 

Pertanyaan ini bukan bentuk pesimisme, apalagi upaya menafikan kerja pemerintah. Justru sebaliknya, evaluasi diperlukan agar pemerintahan yang memperoleh mandat rakyat dapat terus memperbaiki kinerja dan memastikan setiap kebijakan menghasilkan manfaat nyata.
 

Dalam laporan dua tahun pemerintahan yang disampaikan melalui Sekretariat Kabinet pada 20 Oktober 2026, pemerintah mengemukakan sejumlah capaian, antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut telah menjangkau 62 juta penerima manfaat, cadangan pangan 5,2 juta ton, serta realisasi investasi Rp3.923 triliun. Pemerintah juga melaporkan berbagai perkembangan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Angka-angka tersebut merupakan capaian yang disampaikan pemerintah dan perlu dibaca bersama indikator dampak, kualitas pelaksanaan, serta hasil yang dirasakan masyarakat.

Dengan demikian, evaluasi dua tahun pemerintahan tidak semestinya berhenti pada banyaknya program yang diluncurkan atau besarnya anggaran yang dibelanjakan.
 

Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada hasil.
 

Apakah daya beli masyarakat semakin kuat? Apakah lapangan kerja berkualitas semakin tersedia? Apakah pelayanan publik semakin mudah? Apakah hukum semakin adil? Dan apakah kesenjangan kesejahteraan semakin menyempit?
 

Di sinilah pekerjaan rumah pemerintahan Prabowo-Gibran perlu dibicarakan secara terbuka.
 

Program Prioritas Harus Membuktikan Dampaknya
 

Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki agenda pembangunan yang ambisius. Program MBG, penguatan ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, serta berbagai inisiatif ekonomi merupakan bagian dari upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
 

Kita perlu mengakui bahwa sejumlah agenda tersebut menyentuh persoalan penting yang telah lama dihadapi Indonesia.
 

Pemenuhan gizi anak, misalnya, bukan persoalan sepele. Kualitas gizi berkaitan dengan kesehatan, perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktivitas generasi mendatang.
 

Namun, program sebesar MBG juga membutuhkan tata kelola yang kuat.
 

Jumlah penerima manfaat memang penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, efisiensi biaya, dan dampak terhadap status gizi penerima harus dievaluasi secara berkala.
 

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap persoalan pelaksanaan ditangani dengan cepat dan transparan.
 

Hal serupa berlaku bagi program-program lainnya. Pembangunan sekolah harus diikuti peningkatan kualitas pembelajaran. Pembangunan infrastruktur harus memperkuat aktivitas ekonomi. Program bantuan harus menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
 

Program yang besar belum tentu menghasilkan dampak yang besar apabila pelaksanaannya tidak efektif.
 

Karena itu, pemerintah perlu membuka ruang evaluasi yang objektif, termasuk menerima kritik dari masyarakat, akademisi, pers, dan lembaga pengawas.
 

Keberanian mengakui kekurangan bukan tanda kelemahan. Justru itulah fondasi pemerintahan yang ingin terus berkembang.
 

Pertumbuhan Ekonomi Harus Terasa di Dapur Rakyat
 

Persoalan ekonomi menjadi salah satu ujian paling nyata bagi pemerintahan mana pun.
 

Pemerintah dapat menyampaikan berbagai indikator pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan stabilitas makroekonomi. Semua itu penting untuk menggambarkan kondisi perekonomian nasional.
 

Namun, masyarakat juga memiliki ukuran keberhasilan yang lebih langsung.
 

Apakah penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Apakah harga kebutuhan pokok terjangkau? Apakah anak muda mudah mendapatkan pekerjaan? Apakah pedagang kecil masih mampu bertahan? Apakah petani mendapatkan harga yang layak?
 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil hanya karena tidak selalu tercermin secara utuh dalam angka pertumbuhan ekonomi.
 

Badan Pusat Statistik mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka pada Agustus 2025 sebesar 4,85 persen, turun dari 4,91 persen pada Agustus 2024. Pada periode yang sama, rata-rata upah buruh meningkat dari Rp3,27 juta menjadi Rp3,33 juta per bulan. Data ini menunjukkan adanya perbaikan pada sejumlah indikator ketenagakerjaan, tetapi belum dengan sendirinya menjawab persoalan kualitas pekerjaan, kecukupan penghasilan, dan pemerataan kesejahteraan.
 

Karena itu, pekerjaan rumah berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi menghasilkan lebih banyak pekerjaan produktif dengan penghasilan yang memadai.
 

Pemerintah perlu memperkuat industri yang mampu menyerap tenaga kerja, memperluas akses pembiayaan UMKM, meningkatkan keterampilan pekerja, serta menciptakan iklim usaha yang sehat.
 

Generasi muda membutuhkan kesempatan kerja yang nyata, bukan sekadar dorongan untuk berwirausaha tanpa dukungan modal, pendampingan, dan akses pasar.
 

Sementara itu, pekerja membutuhkan perlindungan yang memadai dan kepastian bahwa produktivitas mereka sejalan dengan peningkatan kesejahteraan.
 

Pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya tercatat dalam laporan statistik. Pertumbuhan harus terasa dalam kehidupan sehari-hari.
 

Daya Beli dan Harga Kebutuhan Pokok
 

Bagi keluarga berpenghasilan rendah, kenaikan harga kebutuhan pokok dapat langsung mengubah prioritas pengeluaran.
 

Ketika harga pangan meningkat sementara penghasilan tidak bertambah sebanding, keluarga terpaksa mengurangi belanja kebutuhan lain, menunda pendidikan tambahan, atau membatasi pengeluaran kesehatan.
 

Karena itu, stabilitas harga harus menjadi perhatian berkelanjutan.
 

Pemerintah perlu memperbaiki distribusi pangan, mengurangi hambatan logistik, menjaga ketersediaan pasokan, serta memastikan kebijakan perdagangan tidak merugikan petani maupun konsumen.
 

Pada saat yang sama, kebijakan perlindungan sosial harus tepat sasaran dan didukung data yang akurat.
 

Namun, bantuan sosial tidak boleh menjadi satu-satunya instrumen untuk mengatasi kemiskinan. Masyarakat juga membutuhkan akses terhadap pekerjaan yang layak, pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, dan kesempatan mengembangkan usaha.
 

Tujuan pembangunan bukan membuat masyarakat terus bergantung pada bantuan. Tujuan akhirnya adalah memperkuat kemampuan keluarga untuk berdiri di atas kaki sendiri.
 

Rakyat membutuhkan perlindungan ketika menghadapi kesulitan, tetapi mereka juga membutuhkan jalan keluar agar kesulitan tersebut tidak terus berulang.
 

Pendidikan: Jangan Hanya Mengejar Angka
 

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kemampuan Indonesia bersaing di masa depan.
 

Karena itu, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah sekolah yang direnovasi, perangkat pembelajaran yang dibagikan, atau banyaknya siswa yang menerima bantuan.
 

Semua itu penting, tetapi kualitas pembelajaran harus tetap menjadi tujuan utama.
 

Apakah kemampuan literasi dan numerasi siswa meningkat? Apakah distribusi guru semakin merata? Apakah sekolah di wilayah terpencil mendapatkan fasilitas yang layak? Apakah lulusan sekolah memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja?
 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui evaluasi yang terukur.
 

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya memperluas akses, tetapi benar-benar memperkecil kesenjangan kualitas antardaerah dan antarkelompok masyarakat.
 

Guru harus memperoleh dukungan profesional dan kesejahteraan yang memadai. Sekolah membutuhkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Siswa perlu mendapatkan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung perkembangan mereka.
 

Program sekolah gratis dan bantuan pendidikan patut didorong apabila dilaksanakan secara tepat sasaran. Namun, pembebasan biaya pendidikan saja tidak cukup apabila kualitas pembelajaran masih tertinggal.
 

Indonesia tidak hanya membutuhkan lulusan dalam jumlah besar. Indonesia membutuhkan generasi yang mampu berpikir kritis, menguasai keterampilan, berintegritas, dan beradaptasi dengan perubahan teknologi.
 

Di sinilah keberhasilan kebijakan pendidikan harus diukur: bukan hanya dari apa yang diberikan kepada siswa, melainkan dari kemampuan yang berhasil mereka bangun.
 

Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
 

Pekerjaan rumah lainnya adalah memastikan penegakan hukum berlangsung konsisten, transparan, dan tidak diskriminatif.
 

Masyarakat menghendaki negara yang mampu melindungi warga, memberantas korupsi, dan memastikan bahwa kekuasaan tidak menjadi alat untuk memperoleh keistimewaan di hadapan hukum.
 

Pemberantasan korupsi harus menjadi agenda yang berkelanjutan. Pengelolaan keuangan negara harus semakin transparan. Penanganan perkara harus didasarkan pada bukti dan proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 

Prinsip persamaan di hadapan hukum harus berlaku bagi semua orang, tanpa memandang jabatan, kekayaan, maupun kedekatan politik.
 

Keberhasilan penegakan hukum juga tidak cukup diukur dari jumlah perkara yang ditangani atau nilai aset yang diselamatkan.
 

Kualitas proses peradilan, kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, dan independensi lembaga penegak hukum harus menjadi bagian dari penilaian.
 

Pemerintah perlu memastikan bahwa aparat penegak hukum bekerja profesional dan bebas dari intervensi yang bertentangan dengan hukum.
 

Jika kepercayaan masyarakat terhadap hukum melemah, dampaknya tidak hanya dirasakan dalam penanganan perkara. Kepercayaan terhadap institusi negara secara keseluruhan juga dapat terganggu.
 

Karena itu, reformasi hukum tidak boleh berhenti sebagai slogan. Rakyat membutuhkan bukti bahwa keadilan benar-benar dapat diakses oleh siapa pun.
 

Efisiensi Anggaran dan Transparansi
 

Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah uang negara digunakan secara efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
 

Efisiensi anggaran merupakan langkah yang penting. Namun, efisiensi tidak boleh berhenti pada pemangkasan belanja atau pengurangan kegiatan administratif.
 

Efisiensi yang baik harus menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, birokrasi yang lebih sederhana, dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
 

Masyarakat juga perlu memperoleh penjelasan yang memadai mengenai penggunaan anggaran untuk program-program prioritas.
 

Berapa biaya yang telah dikeluarkan? Apa hasil yang diperoleh? Siapa yang menerima manfaat? Bagaimana kualitas pelaksanaannya? Dan apa yang dilakukan ketika ditemukan penyimpangan?
 

Pertanyaan semacam ini merupakan bagian wajar dari pengawasan publik.
 

Program prioritas yang menggunakan anggaran besar membutuhkan pengawasan yang sebanding dengan skala pelaksanaannya.
 

Pemerintah harus memastikan bahwa belanja negara tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan manfaat yang dapat diukur.
 

Sebab, penyerapan anggaran tidak selalu identik dengan keberhasilan program.
 

Anggaran baru benar-benar bermakna ketika mampu memperbaiki kualitas pelayanan dan kehidupan masyarakat.
 

Demokrasi Membutuhkan Kritik, Bukan Sekadar Pujian
 

Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang selalu mendapat pujian. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mampu mendengarkan kritik, menguji kebijakannya, dan melakukan perbaikan tanpa kehilangan arah.
 

Dalam sistem demokrasi, kritik dari pers, mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat merupakan bagian penting dari pengawasan terhadap kekuasaan.
 

Tidak semua kritik tentu benar. Sebagian dapat mengandung kekeliruan, informasi yang tidak lengkap, atau kepentingan politik tertentu.
 

Namun, kritik harus dijawab melalui argumentasi, data, dan mekanisme demokratis, bukan dengan membangun permusuhan terhadap pihak yang menyampaikannya.
 

Pemerintah tidak wajib menyetujui setiap kritik. Akan tetapi, ruang untuk menyampaikan pendapat secara damai harus tetap dihormati.
 

Pers yang bebas dan bertanggung jawab juga memiliki peran penting untuk menguji klaim, mengawasi pelaksanaan kebijakan, dan menyampaikan persoalan yang dialami masyarakat.
 

Ketika sebuah kebijakan dipersoalkan, pemerintah memiliki kesempatan untuk menjelaskan dasar pertimbangannya sekaligus memperbaiki kekurangan yang ditemukan.
 

Di sinilah demokrasi menunjukkan manfaatnya.
 

Kritik yang berbasis fakta dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah. Perbedaan pandangan dapat membantu mengungkap risiko yang sebelumnya tidak diperhitungkan.
 

Kekuasaan yang matang tidak takut pada kritik. Kekuasaan yang matang tahu bagaimana menggunakan kritik untuk memperbaiki kebijakan.
 

Persatuan Nasional Tidak Berarti Semua Harus Sepakat
 

Menjaga persatuan nasional merupakan tanggung jawab penting pemerintah. Stabilitas politik diperlukan agar pembangunan dapat berjalan dan berbagai persoalan masyarakat dapat diselesaikan.
 

Namun, persatuan tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban bagi semua pihak untuk selalu menyetujui pemerintah.
 

Demokrasi membutuhkan ruang bagi perbedaan pandangan, oposisi politik, dan pengawasan terhadap kebijakan negara.
 

Bahkan ketika dukungan politik terhadap pemerintah meluas, mekanisme pengawasan justru semakin penting untuk dipastikan berjalan efektif.
 

Pemerintah perlu membangun kerja sama dengan berbagai kekuatan politik tanpa mengabaikan fungsi kontrol dari lembaga legislatif, pers, dan masyarakat sipil.
 

Persatuan nasional yang sehat dibangun melalui kepercayaan, keadilan, dan kesediaan berdialog. Bukan melalui penyeragaman pendapat.
 

Pembangunan membutuhkan stabilitas, tetapi stabilitas yang berkelanjutan hanya dapat tumbuh apabila masyarakat merasa memiliki ruang untuk berpartisipasi dan menyampaikan keberatan secara sah.
 

Birokrasi Harus Profesional dan Berorientasi pada Hasil
 

Visi besar presiden tidak akan berjalan optimal tanpa birokrasi yang kompeten dan berintegritas.
 

Program yang dirancang dengan baik dapat menghadapi hambatan apabila pelaksanaannya lamban, koordinasi antarlembaga buruk, atau keputusan tidak didukung kemampuan teknis yang memadai.
 

Karena itu, penguatan meritokrasi harus menjadi perhatian serius.
 

Pengangkatan dan penempatan pejabat publik perlu mempertimbangkan kompetensi, integritas, rekam jejak, serta kebutuhan organisasi.
 

Kepentingan politik tidak semestinya mengalahkan standar profesionalisme dalam pelayanan publik.
 

Birokrasi juga membutuhkan target kinerja yang terukur, evaluasi yang objektif, dan pertanggungjawaban yang jelas.
 

Masyarakat tidak seharusnya terus menghadapi prosedur berbelit-belit, pelayanan lamban, atau ketidakpastian ketika berurusan dengan pemerintah.
 

Ukuran keberhasilan birokrasi bukan banyaknya rapat yang diselenggarakan atau dokumen yang diterbitkan.
 

Ukuran utamanya adalah seberapa baik birokrasi menyelesaikan persoalan masyarakat.
 

Memasuki Tahun Ketiga: Saatnya Memperkuat Hasil
 

Dua tahun pertama dapat menjadi fase penting untuk membangun fondasi kebijakan dan menjalankan program prioritas. Namun, memasuki tahun ketiga, pemerintah perlu semakin menekankan kualitas pelaksanaan, pemerataan manfaat, dan hasil yang dapat diverifikasi.
 

Pemerintah perlu menetapkan indikator keberhasilan yang jelas untuk setiap program prioritas, menyampaikan perkembangan secara berkala, serta membuka ruang evaluasi independen.
 

Jika target tercapai, publik berhak mengetahui hasilnya. Jika target belum tercapai, pemerintah perlu menjelaskan hambatan dan langkah perbaikannya.
 

Evaluasi juga harus memperhatikan perbedaan kondisi antardaerah.
 

Keberhasilan di kota besar belum tentu mencerminkan keadaan di wilayah terpencil. Peningkatan angka rata-rata nasional juga tidak otomatis berarti semua kelompok masyarakat mengalami perbaikan yang sama.
 

Karena itu, data nasional perlu dilengkapi dengan gambaran distribusi manfaat, kualitas layanan, dan kondisi kelompok masyarakat yang paling rentan.
 

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat mengetahui kebijakan mana yang perlu diperluas, mana yang harus diperbaiki, dan mana yang membutuhkan perubahan mendasar.
 

Tahun ketiga seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan program, bukan sekadar menambah daftar program baru.
 

Penutup: Rakyat Menunggu Hasil, Bukan Sekadar Janji
 

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak perlu dinilai dengan kacamata hitam-putih.
 

Ada program yang patut diapresiasi, ada kebijakan yang perlu diperkuat, dan ada persoalan yang belum selesai. Semuanya harus dinilai berdasarkan data, dampak, dan pertanggungjawaban kepada publik.
 

Pemerintah memiliki mandat untuk bekerja. Masyarakat memiliki hak untuk menilai. Pers memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menyampaikan fakta.
 

Ketiganya bukan pihak yang harus saling bermusuhan. Ketiganya merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat.
 

Lantas, apa yang masih kurang dari dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran?
 

Yang perlu terus diperkuat adalah penciptaan pekerjaan yang layak, peningkatan daya beli, pemerataan pendidikan bermutu, penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi, profesionalisme birokrasi, transparansi anggaran, dan kualitas pelaksanaan program prioritas.
 

Di atas semuanya, pemerintah perlu mempersempit jarak antara kebijakan yang diumumkan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
 

Rakyat tidak hanya membutuhkan laporan tentang besarnya investasi, banyaknya program, atau luasnya pembangunan. Mereka membutuhkan kepastian bahwa kehidupan keluarganya semakin baik.
 

Mereka ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, menyekolahkan anak tanpa terbebani biaya yang berlebihan, memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, dan hidup dalam negara yang menegakkan keadilan.
 

Itulah ukuran yang paling dekat dengan kehidupan rakyat.
 

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih memiliki kesempatan untuk memperkuat capaian, memperbaiki kekurangan, dan memastikan bahwa agenda pembangunan menghasilkan manfaat yang lebih merata.
 

Namun, kesempatan itu harus diikuti keberanian melakukan koreksi, keterbukaan terhadap kritik, dan kesungguhan mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan.
 

Sebab, keberhasilan pemerintahan tidak ditentukan oleh seberapa sering capaian diumumkan, melainkan oleh seberapa kuat capaian tersebut dibuktikan dan dirasakan masyarakat.
 

Dua tahun pemerintahan adalah momentum untuk mengevaluasi. Tiga tahun berikutnya harus menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa program benar-benar menghasilkan perubahan.
 

Pada akhirnya, rakyat tidak hanya menunggu janji yang lebih besar. Rakyat menunggu hasil yang lebih nyata.
 

Penulis: Wartawan Senior, Pengurus PP IKALUIN Jakarta
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.