Deddy Sitorus: Batalkan Rencana Gaji ASN Lewat Kopdes, Bisa Picu Kekacauan!

RAJAMEDIA.CO – Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mendorong pemerintah membatalkan rencana penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kekacauan administrasi, inefisiensi, hingga membuka celah penyalahgunaan dana.
 

Deddy menilai rencana tersebut tidak memberikan nilai tambah bagi ASN maupun perekonomian masyarakat desa. Sebaliknya, kebijakan itu justru berpotensi menambah beban bagi banyak pihak.
 

"Berharap agar pemerintah membatalkan usulan penyaluran gaji ASN melalui kopdes karena tidak menghasilkan nilai tambah. Yang akan terjadi justru potensi kekacuan yang akan jadi beban banyak orang," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (17/10/2026).
 

Dinilai Menambah Biaya dan Memperlambat Akses Gaji
 

Deddy menjelaskan, selama ini penyaluran gaji ASN dilakukan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) langsung ke rekening masing-masing pegawai.
 

Menurutnya, mekanisme tersebut telah memberikan kemudahan bagi ASN untuk mengakses gaji melalui anjungan tunai mandiri (ATM) maupun layanan perbankan lainnya.
 

Jika penyaluran dialihkan melalui KDMP, ASN dikhawatirkan harus mengeluarkan biaya dan waktu tambahan untuk mengambil gaji mereka.
 

"Gaji yang tadinya bisa diambil dimana saja melalui ATM sekarang harus mengeluarkan biaya dan waktu tambahan untuk mengambil ke Kopdes," jelasnya.
 

Khawatirkan Kekacauan Pembukuan Kopdes
 

Selain persoalan efisiensi, Deddy juga menyoroti potensi masalah administrasi dan pengelolaan keuangan apabila penyaluran gaji ASN dilakukan melalui koperasi desa.
 

Ia mengkhawatirkan pencampuran rekening penyaluran gaji dengan rekening usaha koperasi dapat menimbulkan persoalan pembukuan. Kondisi tersebut, menurutnya, juga berpotensi membuka peluang penggelapan apabila sistem pengelolaan dan pengawasannya tidak memadai.
 

Deddy menilai mekanisme penyaluran gaji ASN seharusnya tidak menambah kerumitan administrasi, baik bagi pegawai maupun pengelola koperasi.
 

Karena itu, ia meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana tersebut sebelum diterapkan.
 

Minta Evaluasi Menyeluruh Program Kopdes
 

Deddy juga melontarkan kritik keras terhadap program Koperasi Desa Merah Putih. Ia menilai program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
 

"Kopdes ini merepotkan semua orang, merampok anggaran milik rakyat dan bukannya hadir sebagai terobosan. Saya menyarankan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kopdes," kata Deddy.
 

Ia menegaskan, program yang bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat desa semestinya menghadirkan kemudahan dan inovasi, bukan justru menambah persoalan baru.
 

"Usulan itu menunjukkan betapa program Kopdes cenderung menjadi beban bagi semua pihak, alih-alih menjadi jawaban bagi inovasi mendorong ekonomi rakyat," pungkasnya.
 

Pemerintah Perlu Mengkaji Manfaat dan Risikonya
 

Pernyataan Deddy menyoroti pentingnya kajian menyeluruh terhadap rencana penyaluran gaji ASN melalui KDMP, terutama terkait efisiensi, keamanan dana, tata kelola, serta kemudahan akses bagi pegawai.
 

Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan yang diterapkan memberikan manfaat nyata dan tidak menimbulkan beban administratif maupun biaya tambahan bagi masyarakat.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.