Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Sampah Bisa Lenyap? DPR Tunjuk Nusa Kambangan sebagai Contoh Nyata!

Laporan: Halim Dzul
Sabtu, 25 April 2026 | 06:39 WIB
Anggota Komisi XII, Jamaludin Malik - Foto: Dok Fraksi Golkar -
Anggota Komisi XII, Jamaludin Malik - Foto: Dok Fraksi Golkar -

RAJAMEDIA.CO - Yogyakarta, Legislator – Persoalan sampah yang kian menumpuk di berbagai daerah kini disorot tajam DPR RI. Anggota Komisi XII, Jamaludin Malik, mendesak pemerintah segera mengadopsi sistem pengelolaan sampah ala Pulau Nusa Kambangan yang disebut-sebut sudah bebas sampah.
 

Dorongan itu disampaikan saat Kunjungan Kerja Masa Reses di Yogyakarta, Kamis (23/4/2026).
 

Model Nusa Kambangan: Murah, Bersih, dan Tanpa Polusi
 

Jamaludin tak sekadar bicara teori. Ia mengaku telah melihat langsung sistem tersebut beberapa bulan lalu—dan hasilnya membuatnya terkesima.
 

“Alangkah baiknya pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup, datang langsung ke Nusa Kambangan. Di sana sekarang sudah tidak ada sampah,” tegasnya.
 

Menurutnya, teknologi yang digunakan tergolong sederhana dan tidak memerlukan biaya besar. Namun hasilnya sangat signifikan: tanpa pencemaran udara, tanah, maupun air.
 

“Ini teknologi murah, ramah lingkungan, dan tidak menimbulkan polusi apa pun,” ujarnya.
 

Dari Sampah Jadi Pupuk hingga Penjernih Air
 

Tak berhenti pada pengurangan limbah, sistem di Nusa Kambangan juga menghasilkan manfaat tambahan. Hasil olahan sampah bisa dimanfaatkan sebagai pupuk hingga membantu menetralisir air tambak.
 

“Artinya, ini bukan sekadar menghilangkan sampah, tapi juga memberi nilai tambah bagi lingkungan dan masyarakat,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.
 

Ironi: Pulau Lapas Justru Bebas Sampah
 

Menariknya, Nusa Kambangan yang dikenal sebagai pulau dengan banyak lembaga pemasyarakatan justru mampu menjadi contoh pengelolaan lingkungan yang efektif.
 

“Pulau yang terkenal ‘seram’, dengan 11 lapas, malah bisa bebas sampah. Ini luar biasa,” kata Jamaludin.
 

Bahkan, ia menyebut kondisi di sana sudah begitu optimal hingga mengalami “kekurangan sampah” untuk diolah.
 

DPR Tegur Pemerintah: Jangan Hanya Dicatat!
 

Jamaludin juga menyoroti lambannya respons pemerintah terhadap rekomendasi DPR. Ia menegaskan, usulan tersebut bukan sekadar wacana.
 

“Saya minta ini jangan hanya didengar dan dicatat. Kita sudah sampaikan, bahkan di TV Parlemen. Tapi sampai sekarang belum ada langkah konkret,” kritiknya.
 

Solusi Cepat untuk Masalah Nasional
 

Legislator dari Dapil Jawa Tengah itu optimistis, jika diadopsi secara luas, teknologi ini bisa menjadi solusi cepat bagi krisis sampah nasional.
 

“Ini bukan proyek jangka panjang. Kalau dikerjakan bulan depan, langsung bisa beroperasi,” pungkasnya.
 

Dengan tekanan dari DPR dan bukti nyata di lapangan, bola kini ada di tangan pemerintah. Pertanyaannya: berani meniru, atau tetap berkutat dengan masalah lama?rajamedia

Komentar: