Said Abdullah: Reshuffle Harus Rasional dan Berbasis Data!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Polkam - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif penuh untuk mengevaluasi bahkan mengganti para menteri di kabinetnya. 
 

Menurutnya, reshuffle merupakan keputusan strategis yang sepenuhnya berada di tangan Presiden demi menjaga efektivitas pemerintahan.
 

“Presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menteri. Sebab para menteri dipilih dan diangkat oleh Presiden. Mereka adalah pembantu Presiden,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Minggu (19/10).
 

Perlu Ukuran Kinerja yang Objektif
 

Meski mendukung penuh hak Presiden, Said menilai evaluasi kabinet sebaiknya tidak dilakukan secara subjektif. 
 

Ia menyarankan agar Presiden Prabowo menggunakan instrumen objektif dan terukur, dengan dukungan lembaga di lingkaran Istana seperti Kantor Staf Presiden (KSP), Sekretariat Kabinet, dan staf khusus untuk merancang Key Performance Indicator (KPI) bagi setiap kementerian.
 

“Dengan adanya KPI, ukuran evaluasi menjadi jelas. Ada target, dukungan organisasi, anggaran, dan timeline-nya. Misalnya, setiap enam bulan bisa dilakukan penilaian progres kerja menteri,” terang politikus PDI Perjuangan itu.
 

Hindari Kinerja Kamuflatif
 

Said juga mengingatkan Presiden agar waspada terhadap menteri yang hanya mengejar popularitas tanpa hasil konkret. Ia menyebut fenomena itu sebagai ‘kinerja kamuflatif’ — terlihat aktif di publik, tetapi tidak membawa dampak substantif terhadap perubahan struktural.
 

“Model evaluasi berbasis kinerja akan menghindarkan Presiden dari anak buah yang membangun kinerja kamuflatif. Popularitas memang penting, tapi tidak boleh menggantikan hasil kerja yang nyata,” tegas Said.
 

Reshuffle Harus Rasional dan Berbasis Data
 

Menurutnya, sistem evaluasi yang transparan dan berbasis indikator kinerja akan menciptakan rasa keadilan antara Presiden dan para pembantunya. Jika ada menteri diganti karena kinerjanya buruk, keputusan itu akan dianggap wajar dan tidak sepihak.
 

“Kalau ada menteri dievaluasi karena kinerjanya, maka dia tidak akan merasa diperlakukan sepihak. Presiden pun punya ukuran konkret untuk menilai anak buahnya,” ujarnya.
 

Said berharap Presiden Prabowo menerapkan mekanisme evaluasi yang lebih sistematis dan berbasis data, agar reshuffle kabinet ke depan tidak sekadar politis, tetapi benar-benar berorientasi pada pencapaian program Asta Cita yang dijanjikan kepada rakyat.
 

“Dengan sistem seperti ini, reshuffle kabinet akan lebih rasional dan berorientasi pada pencapaian Asta Cita,” pungkasnya.