Said Abdullah: Ekonomi Tumbuh 6 Persen Harus Terasa di Rakyat, Bukan Sekadar Angka!

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dalam RAPBN 2027 tidak boleh sekadar menjadi angka dalam indikator makroekonomi.
 

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif, ditandai dengan bergeraknya sektor riil, terbukanya lapangan kerja formal secara luas, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
 

Penegasan tersebut disampaikan Said saat memimpin Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum, dan Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
 

Target 6 Persen Jangan Hanya Jadi Angka
 

Said mengatakan pemerintah memang memiliki target pertumbuhan ekonomi 6 persen dalam RAPBN 2027. Namun, target tersebut harus memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
 

Ia menilai pertumbuhan ekonomi yang sehat harus mampu menggerakkan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja formal.
 

“Pertumbuhan boleh 6 persen jika pertumbuhan itu inklusif. Artinya, pertumbuhan itu tidak sekadar tumbuh, tapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.”
 

Politikus PDI Perjuangan tersebut mengingatkan Indonesia harus terus berupaya keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle-income trap.
 

Menurut Said, Indonesia tidak boleh hanya mengejar angka pertumbuhan tanpa memastikan kualitas pertumbuhan tersebut.
 

Sektor Riil Jadi Kunci
 

Said menilai penguatan sektor riil menjadi salah satu indikator penting untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar terjadi secara nyata.
 

Ia menyinggung posisi Indonesia yang dinilainya sudah tertinggal dari sejumlah negara di kawasan, termasuk Filipina dan Vietnam.
 

Karena itu, upaya pemerintah mengejar pertumbuhan 6 persen harus dibarengi kebijakan yang mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.

“Sektor riil bergerak sehingga kita ini tidak masuk dalam kategori jebakan berpendapatan menengah terus-menerus.”
 

Bagi Said, pertumbuhan ekonomi yang hanya tercermin dalam laporan statistik belum cukup apabila masyarakat belum merasakan peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan.
 

PPN Bisa Jadi Cermin Aktivitas Ekonomi
 

Untuk mengukur kualitas pertumbuhan ekonomi, Said juga mendorong pemerintah menggunakan indikator ekonomi riil.
 

Salah satu indikator yang disorot adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 

Menurutnya, peningkatan aktivitas ekonomi semestinya tercermin dalam penerimaan pajak konsumsi tersebut.

“Pertumbuhan itu ukurannya sederhana, kalau tumbuh 6 persen kita lihat PPN-nya naik tidak? Kalau PPN-nya tidak naik maka ada yang salah dengan pertumbuhan kita.”
 

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan agar pemerintah tidak hanya terpaku pada angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi melihat apakah aktivitas ekonomi benar-benar meningkat di tengah masyarakat.
 

Banggar Soroti Ketidaksesuaian Data RAPBN
 

Dalam rapat tersebut, Said juga meminta pemerintah lebih cermat dalam menyiapkan dokumen perencanaan dan penganggaran.
 

Ia menemukan adanya ketidaksesuaian sejumlah angka antara penyampaian Nota Keuangan dengan dokumen fisik yang diterima DPR RI.
 

Menurutnya, sinkronisasi data menjadi penting agar proses pembahasan RAPBN 2027 dapat berjalan berdasarkan informasi yang akurat dan konsisten.
 

Purbaya Janji Perbaiki Data
 

Menanggapi catatan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan komitmen pemerintah untuk melakukan perbaikan dan penyelarasan data selama proses pembahasan di Panitia Kerja (Panja).

“Nanti kami perbaiki dalam masa diskusi ini. Karena memang diskusi ini untuk memperbaiki yang kurang-kurang juga. Terima kasih atas koreksinya, Pak,” jawab Purbaya.
 

Pemerintah dan DPR selanjutnya akan melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap sejumlah catatan dalam dokumen RAPBN 2027.
 

RAPBN 2027: Pertumbuhan 6 Persen dan Belanja Rp4.097,2 Triliun
 

Berdasarkan bahan paparan Menteri Keuangan mengenai RAPBN 2027, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 persen.
 

Dalam asumsi makro tersebut, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp17.500 per dolar AS.
 

Sementara itu, Belanja Negara dialokasikan sebesar Rp4.097,2 triliun untuk mendanai delapan klaster prioritas pembangunan.
 

Pemerintah juga menetapkan sasaran rasio Gini pada rentang 0,367–0,371, sebagai bagian dari upaya menjaga pemerataan hasil pembangunan.
 

Pertumbuhan Harus Terasa di Masyarakat
 

Said kembali menekankan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pemerataan manfaat pembangunan.
 

Pertumbuhan 6 persen, menurutnya, baru memiliki makna apabila mampu meningkatkan aktivitas sektor riil, membuka lapangan kerja formal, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
 

Dengan demikian, keberhasilan RAPBN 2027 tidak semata-mata diukur dari tercapainya target pertumbuhan ekonomi.
 

Yang lebih penting, apakah pertumbuhan tersebut benar-benar terasa di kantong masyarakat, menggerakkan dunia usaha, membuka lapangan kerja, dan membawa Indonesia semakin dekat keluar dari middle-income trap.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.