RUU Kementerian Negara Jadi Alat Bagi-bagi Kekuasaan! Djarot: PDIP Siap Mengontrol

RAJAMEDIA.CO - Jakarta -  Revisi Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara diingatkan tidak hanya digunakan untuk kepentingan bagi-bagi kekuasaan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (16/5).

"PDIP memberikan warning, memberikan masukan, jangan lah terjadi, misalnya RUU Kementerian Negara itu hanya untuk bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kursi, bagi-bagi kue untuk mengakomodasi berbagai macam kepentingan partai politik yang kemarin memenangkan Pak Prabowo," ujar  Djarot.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengungkit penyakit birokrasi yang dinamakan Empire Building Syndrome, yang bermakna ‘sindrom membangun kerajaan’.

Menurutnya, dengan adanya sindrom itu, seakan untuk membangun kerajaan, untuk membangun banyak departemen, banyak organisasi, yang sangat dikhawatirkan menimbulkan berbagai macam akses negatif.

"Akses negatifnya tumbuhnya ego sektoral, tumpang tindih satu dengan yang lain, berebut kewenangan dan sumber daya utamanya uang dan ini dikhawatirkan akan terjadi empire building seperti ini, dikhawatirkan makin tumbuh suburnya nepotisme kolusi dan korupsi," ungkapnya.

Kata Djarot, dalam revisi UU Kementerian Negara, yang perlu dikedepankan yakni efektivitas dan efisiensi. Dengan bertambahnya jumlah Kementerian artinya menambah jumlah anggaran atau tidak efisien.

"Pemerintah bertambah Kementerian berarti bertambah anggaran. Bertambah Kementerian berarti nanti bertambah sibuk bagaimana mengkoordinasikan kementerian-kementerian yang baru ini," ucap Djarot.

PDIP kata Djarot,  sudah memberikan warning, terkait dengan persoalan-persoalan yang serius. Seperti kemiskinan, lonjakan harga pangan, pelemahan rupiah, hutang luar negeri yang semakin membengkak, bencana alam terus-menerus.

"Ini juga membutuhkan penanganan yang serius dan tentu saja Ini membutuhkan anggaran. Seharusnya pemerintah fokus ke situ," tegasnya.

Lebih lanjut kata Djarot, kalau memang motifnya bagi-bagi kekuasaan, ya dipersilakan. Namun partainya mengingatkan, hal-hal yang menyangkut kerakyatan jangan sampai diabaikan. .

"Kalau motifnya bagi-bagi kekuasaan, silakan. Tapi kami akan mengontrol, jangan sampai uang negara, jangan sampai persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat kemudian justru tidak terselesaikan tapi justru karena sibuk untuk membangun tadi kerajaan-kerajaan," pungkasnya.