Rapidin Simbolon Sentil Perlindungan TKI: Jangan Cuma Diperah Devisanya!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, 26 Februari 2025 – Anggota Komisi XIII DPR RI Rapidin Simbolon menyoroti nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan di luar negeri. Meski mereka menjadi penyumbang devisa besar bagi negara, perlindungan terhadap mereka dinilai masih jauh dari kata ideal.
 

"Bayangkan, 10 persen devisa negara itu dari PMI. Tapi, mereka masih sering mengalami penembakan, pemerkosaan, dan kekerasan di negara penempatan. Ini masalah serius!" tegas Rapidin dalam RDP Komisi XIII DPR RI bersama Dirjen Imigrasi dan Kepala Kanwil Dirjen Imigrasi Wilayah Tengah dan Timur, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2).
 

Jangan Sampai Ada Tumpang Tindih, Kolaborasi Itu Penting!
 

Rapidin mengapresiasi inisiatif desa binaan yang membantu persiapan tenaga kerja dengan dokumen lengkap dan prosedur resmi. Namun, ia juga mengingatkan soal koordinasi antar-lembaga yang masih berantakan.
 

"Jangan sampai Kementerian Imigrasi dan BP2MI jalan sendiri-sendiri. Harus ada kolaborasi yang jelas biar gak tumpang tindih. Kalau masih ada overlapping, kasihan PMI kita," ujarnya.
 

Cegah Imigran Gelap, Jangan Ada Korupsi Berkedok Sosialisasi!
 

Selain dokumen, Rapidin menyoroti pendidikan dan pelatihan bagi calon TKI. Menurutnya, lemahnya fasilitas pemerintah membuat banyak pekerja terpaksa berangkat secara ilegal dan berisiko mengalami eksploitasi.
 

Ia juga mengingatkan agar sosialisasi dan program desa binaan tidak dijadikan ajang korupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
 

"Jangan sampai pembinaan di desa-desa malah jadi lahan bancakan. Rakyat kecil harus bisa berangkat kerja dengan aman, legal, dan bisa mengirimkan uang ke keluarganya tanpa rasa takut," tandas politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
 

Harus Lebih Peduli! Jangan Hanya Diperas Devisanya
 

Rapidin menegaskan, negara tidak boleh hanya menikmati hasil dari kerja keras TKI tanpa memberikan perlindungan yang layak. Ia mendorong Kementerian Imigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperbaiki mekanisme pengawasan serta memperkuat hak-hak tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
 

"TKI ini pahlawan devisa, tapi jangan cuma diperas uangnya! Mereka juga butuh perlindungan dan kesejahteraan. Kalau negara bisa ambil manfaatnya, harusnya negara juga hadir saat mereka butuh perlindungan!" pungkasnya.