Punya INKA! DPR Kritik Rencana KCI Impor Kereta Bekas
Raja Media (RM), Parlemen - Rencana PT KCI (Kereta Commuter Indonesia) mengimpor impor kereta bekas dari Jepang mendapat kritikan Komisi VII DPR RI.
Kritikan disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi dikutip dari Parlementaria, Kamis (2/3).
Kereta bekas itu diketahui akan menjadi pengganti 10 rangkaian KRL (kereta rel listrik) Jabodetabek pada 2023 ini dan 16 rangkaian di tahun depan.
“Ini tidak sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi yang ingin mengutamakan penggunaan industri dalam negeri," tegas Bambang.
"Kita punya BUMN produsen kereta PT. INKA (Industri Kereta Api), bahkan beberapa negara sudah menggunakan produk mereka. LRT Jabodetabek aja buatan INKA, kok malah ngotot mau beli rongsokan dari jepang,” sambung Bambang.
Lanjut Bambang, Kereta merupakan kendaraan umum untuk rakyat, sejatinya diberikan yang terbaik, ternyaman dan teraman.
"Pengadaan kendaraan untuk para pejabat saja baru, tapi kenapa kendaraan umum untuk rakyat malah dibelikan rongsokan. Hal ini tentu Ironis sekali," ujarnya..
“Kami mendukung langkah Kemenperin yang belum menyetujui importasi kereta bekas tersebut, karena harus dikaji dari semua aspek keamanan, kelayakan dan juga aspek teknis lainnya karena ini barang bekas. Jangan sampai baru dipakai sebulan sudah mogok, namanya barang bekas,”tegasnya.
Bambang berharap PT KCI dapat memaksimalkan produksi PT INKA yang notabene merupakan perusahaan Negara.
Kebutuhan untuk KRL Jabodetabek jatuh tempo tahun ini dan tahun depan. Alih-alih memesan sejak jauh hari ke PT INKA, PT KCI malah ngotot mengimpor kereta bekas dari negeri sakura.
“Pantesan Presiden Jokowi sampai gemas dengan kebiasaan Impor barang, yang sebenarnya di Indonesia sendiri sudah diproduksi bahkan sudah dipakai Negara lain," katanya.
"Padahal saya lihat dari website PT INKA, produknya sudah dipakai Negara Bangladesh, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura dan Australia dan juga LRT Jabodetabek,” demikian tutup Bambang.
Info Haji 4 hari yang lalu
Parlemen | 6 hari yang lalu
Nasional | 6 hari yang lalu
Hukum | 4 hari yang lalu
Nasional | 6 hari yang lalu
Opini | 3 hari yang lalu
Opini | 4 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu
Nasional | 6 hari yang lalu
Opini | 5 hari yang lalu