Pulau RI Dijual di Situs Asing! DPR: Mengusik Kedaulatan Negara, Hukum Harus Bergerak!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen – Jagat maya dihebohkan dengan kembali munculnya daftar pulau-pulau Indonesia yang dipasarkan secara bebas di situs asing privateislandsonline.com. 
 

Kali ini, tak tanggung-tanggung, empat pulau di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau—yakni Pulau Ritan, Tokongsendok, Mala, dan Nakok—dijajakan seolah tak bertuan.
 

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, angkat suara. Politisi senior dari Fraksi PDI Perjuangan itu menyebut tindakan itu sebagai penghinaan terhadap kedaulatan bangsa dan mendesak aparat penegak hukum bergerak cepat dan tegas.
 

“Perdebatan soal bisa dijual atau tidak itu nanti saja. Faktanya hari ini, ada situs yang menjual pulau-pulau di wilayah kedaulatan kita. Ini salah dan harus dihentikan!” tegas Alex dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/6/2025).
 

Pulau Dijual, Kedaulatan Dipermainkan?
 

Tak hanya Anambas, situs yang sama juga memuat daftar penjualan dan penyewaan sejumlah pulau lainnya, seperti Pulau Seliu di dekat Belitung, Pulau Panjang di NTB, dan properti wisata di Pulau Sumba. Bahkan tiga pulau lainnya ditawarkan untuk disewa, di antaranya Pulau Macan (Kepulauan Seribu), Pulau Joyo (Kepri), dan Pulau Pangkil.
 

Harga yang dipasang pun bervariasi. Pulau Seliu misalnya, dibanderol sekitar Rp 2 miliar, sementara lainnya hanya disebut “upon request”.
 

“Ini bukan hal baru. Tahun 2021, situs yang sama juga memasarkan Pulau A-Frames di Kepulauan Mentawai. Sekarang terulang lagi. Sampai kapan kita diam?” ujar Alex geram.
 

Aparat Tak Boleh Tinggal Diam
 

Alex menekankan, keberadaan unit cyber crime di kepolisian seharusnya membuat proses penelusuran siapa yang menjual dan siapa yang memesan iklan di situs tersebut menjadi mudah.
 

“Situs itu ada pemilik dan alamatnya. Tinggal ditelusuri siapa pengunggahnya, lalu panggil. Jangan lagi bersembunyi di balik alasan teknis!” sindir legislator asal Sumatera Barat I itu.
 

Ia juga memperingatkan bahwa mengulur waktu dengan dalih kajian regulasi justru akan membuat persoalan ini menguap begitu saja, seperti yang sudah-sudah.
 

“Kalau kita terus berdebat soal aturan, ini hanya akan masuk ke labirin gelap informasi. Akhirnya, publik lupa. Kita pun jadi bangsa pelupa,” katanya tajam.
 

Ujian Serius bagi Aparat dan Pemerintah
 

Alex meminta agar kejadian seperti ini tidak hanya dijadikan headline sesaat, tetapi menjadi pemantik evaluasi serius terhadap regulasi dan pengawasan pulau-pulau kecil, terutama di kawasan perbatasan dan destinasi pariwisata.
 

“Kalau tidak ditindak, dunia akan melihat Indonesia sebagai negara yang tak mampu menjaga aset wilayahnya sendiri,” tandasnya.