Dino Pati Djalal: Board of Peace Opsi Realistis Diplomasi Palestina

RAJAMEDIA.CO — Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memaparkan secara terbuka arah kebijakan luar negeri Indonesia terkait konflik Palestina, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace, dalam pertemuan strategis bersama tokoh diplomasi, akademisi, praktisi hubungan internasional, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
 

Dalam forum tersebut, Presiden menegaskan pendekatan Indonesia yang berhati-hati, realistis, dan tetap berpijak pada kepentingan nasional serta solidaritas kemanusiaan bagi rakyat Palestina.
 

Dino Patti Djalal: Prabowo Realistis, Opsi di Meja Hanya Board of Peace
 

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai Presiden Prabowo memahami betul keterbatasan opsi diplomasi global saat ini. Menurutnya, di tengah kebuntuan konflik Palestina, Board of Peace menjadi satu-satunya opsi yang tersedia di meja internasional.
 

“Kesan saya, Presiden Prabowo mempunyai pendekatan yang realistis. Realistis dalam arti, saat ini memang satu-satunya opsi yang ada di atas meja adalah Board of Peace. Tidak ada opsi lain,” ujar Dino.

Namun, Dino menegaskan bahwa Board of Peace bukan solusi instan dan bukan pula “obat mujarab” bagi konflik yang kompleks dan berlapis.
 

“Ini adalah suatu eksperimen, bukan solusi yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan saya melihat Presiden sangat realistis mengenai risiko dan ketidakpastian itu,” lanjutnya.

Solidaritas Negara Islam Jadi Penyeimbang Geopolitik
 

Dino juga menyoroti penekanan Presiden Prabowo terhadap pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai faktor penyeimbang dalam dinamika geopolitik global.
 

Menurutnya, Prabowo menunjukkan sikap kehati-hatian dengan tetap memegang prinsip dasar politik luar negeri Indonesia—bebas aktif, berdaulat, dan berpihak pada nilai kemanusiaan.
 

“Yang saya paling suka, dan ini sejalan dengan Foreign Policy Community of Indonesia, adalah sikap hati-hati itu. Kita masuk, tapi tetap memegang opsi untuk keluar jika bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional kita,” tegas Dino.
 

Hassan Wirajuda: Keputusan Lewat Konsultasi Negara Mayoritas Islam
 

Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menekankan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace bukan keputusan sepihak, melainkan hasil dari proses konsultasi intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.
 

“Indonesia ikut serta dalam Board of Peace setelah melalui dua rangkaian konsultasi dengan negara-negara mayoritas Islam,” ujar Hassan.

Ia menjelaskan, delapan negara tersebut berpotensi menjadi kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan, sekaligus memastikan proses tetap berada dalam koridor kemanusiaan dan keadilan bagi Palestina.
 

Diplomasi Tak Harus Selalu Lewat PBB
 

Hassan juga mengingatkan bahwa penyelesaian konflik internasional tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejarah diplomasi global menunjukkan banyak proses perdamaian berjalan di luar mekanisme formal PBB.
 

“Kita tidak perlu apriori. Proses di luar PBB tidak harus ditafsirkan negatif, sepanjang itu menghasilkan,” ujarnya.

Kedaulatan Indonesia Tetap Dijaga
 

Menurut Hassan, pertemuan dengan Presiden Prabowo memberikan kejelasan bahwa Indonesia tetap memegang kedaulatan penuh untuk menentukan keberlanjutan keterlibatannya dalam Board of Peace.
 

“Kita punya kedaulatan untuk memutuskan apakah akan lanjut atau tidak, tergantung bagaimana proses ini berjalan sesuai niat kita yang sesungguhnya, yaitu membantu rakyat Palestina,” pungkasnya.
 

Pertemuan di Istana Merdeka tersebut menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, diplomasi Indonesia diarahkan pada realisme strategis—tegas pada prinsip, hati-hati dalam langkah, dan tetap berpihak pada kemanusiaan Palestina.