Penyadapan Presiden Masuk Agenda DPR, Puan Siapkan 12 Fokus Pengawasan

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan 12 isu strategis yang menjadi agenda pengawasan DPR pada masa persidangan II tahun sidang 2026-2027. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian parlemen mulai dari penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, tata kelola bantuan sosial (bansos), perundungan anak, hingga ketahanan energi nasional.
 

Agenda tersebut disampaikan Puan dalam pidato pembukaan masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
 

“Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah,” kata Puan.
 

Masuknya kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden dalam agenda pengawasan DPR menjadi salah satu perhatian penting, terutama terkait penggunaan kewenangan negara dan perlindungan hak warga negara.
 

Kasus Penyadapan hingga Perlindungan Anak
 

Puan menyampaikan, DPR akan mengawasi penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia. Persoalan tersebut menjadi perhatian di tengah sorotan publik terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan dan perlindungan hak warga negara.
 

Selain itu, parlemen akan mengawasi penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan serta penanganan kasus perundungan anak.
 

DPR juga memberi perhatian terhadap kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha peternakan dan kondisi ekonomi masyarakat.
 

Infrastruktur, Tata Ruang, dan Bansos Jadi Perhatian
 

Di sektor pembangunan, DPR akan mengawasi percepatan pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
 

Persoalan gangguan keamanan, tata ruang dan pertanahan, serta perizinan di kawasan industri juga masuk dalam agenda pengawasan parlemen.
 

Sementara pada sektor perlindungan sosial, DPR akan mendorong perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial agar program pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
 

DPR turut mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak.
 

Jaminan Kesehatan dan Revitalisasi Sekolah
 

Agenda pengawasan berikutnya menyentuh sektor kesehatan dan pendidikan.
 

DPR akan memperhatikan kesiapan serta akurasi data dalam reformasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ketersediaan data yang akurat dinilai penting agar pelaksanaan program jaminan kesehatan berjalan tepat sasaran.
 

Selain itu, pemerataan program revitalisasi sekolah juga menjadi perhatian. Pengawasan diarahkan agar pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan secara lebih merata.
 

Pasar Modal dan Ketahanan Energi Nasional
 

Pada sektor ekonomi, DPR akan mengawasi perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal.
 

Sementara di bidang energi, penguatan ketahanan energi nasional menjadi salah satu agenda penting yang akan dikawal parlemen.
 

Puan menegaskan, penguatan ketahanan energi perlu dilakukan melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.
 

“Penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri,” ujar Puan saat membacakan agenda pengawasan DPR.
 

Agenda tersebut menegaskan perhatian parlemen terhadap upaya memperkuat pasokan energi domestik di tengah kebutuhan nasional yang terus berkembang.
 

Puan Minta Aspirasi Reses Ditindaklanjuti
 

Selain menyampaikan agenda pengawasan, Puan mengingatkan seluruh anggota DPR RI agar kembali menjalankan tugas konstitusional setelah menyelesaikan masa reses di daerah pemilihan masing-masing.
 

Ia menegaskan, DPR memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiganya harus dijalankan secara optimal untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
 

Puan juga meminta agar berbagai aspirasi yang dihimpun anggota dewan selama masa reses tidak berhenti sebagai catatan, tetapi ditindaklanjuti melalui kerja parlemen.
 

“Aspirasi yang dihimpun anggota DPR selama masa reses, menjadi tanggung jawab bersama untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan tugas parlemen,” pungkasnya.
 

Dengan 12 isu strategis tersebut, masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 akan menjadi salah satu periode penting bagi DPR dalam mengawal kebijakan pemerintah, mulai dari persoalan hukum dan keamanan, perlindungan sosial, pembangunan, hingga ketahanan ekonomi dan energi nasional.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.