PKS Beri Dua Opsi soal Gibran: Mundur atau DPR Gunakan HMP

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menilai pengunduran diri secara sukarela Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden merupakan langkah bijaksana di tengah polemik ijazah yang kembali menjadi sorotan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
 

Almuzzammil bahkan mendorong DPR RI segera menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) apabila Gibran tidak mengambil opsi pengunduran diri tersebut.
 

Pernyataan itu disampaikan Almuzzammil melalui keterangan tertulis, Senin (9/11/2026). Menurutnya, HMP merupakan instrumen konstitusional yang relevan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.
 

"Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika Saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Almuzzammil.
 

PKS Serap Aspirasi Publik
 

Almuzzammil menjelaskan, PKS terus menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat terkait polemik ijazah Wakil Presiden.
 

Menurutnya, terdapat aspirasi publik yang menghendaki agar persoalan tersebut dituntaskan melalui mekanisme hukum dan tata negara yang tersedia di DPR RI.
 

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penggunaan hak pengawasan DPR, khususnya Hak Menyatakan Pendapat, tidak dapat dilakukan secara sepihak.
 

Langkah tersebut membutuhkan proses politik dan kesepahaman bersama antarfaksi di parlemen agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
 

Dorong Komunikasi Lintas Fraksi DPR
 

Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, PKS memastikan akan memperkuat komunikasi politik dengan berbagai partai politik di DPR RI.
 

Almuzzammil menilai komunikasi lintas fraksi diperlukan agar setiap langkah yang diambil memiliki landasan hukum yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
 

"PKS tentu tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan komunikasi dan kesepahaman lintas fraksi di DPR RI. Yang terpenting, setiap langkah harus memiliki dasar hukum yang jelas, mengedepankan kepentingan bangsa, dan menjaga marwah lembaga-lembaga negara," pungkasnya.
 

Polemik Ijazah Masuk Ranah Politik dan Konstitusi
 

Pernyataan Almuzzammil menambah dinamika politik terkait polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka.
 

PKS menempatkan persoalan tersebut sebagai isu yang perlu disikapi melalui mekanisme konstitusional dan pengawasan parlemen.
 

Namun, dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat tetap memerlukan komunikasi politik lintas fraksi serta pemenuhan seluruh persyaratan hukum dan tata tertib DPR.
 

Dengan demikian, perkembangan polemik ini tidak hanya menjadi perhatian publik, tetapi juga berpotensi menjadi agenda pembahasan politik di parlemen.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.