MUI Keluarkan Fatwa Vape Haram, Produksi dan Peredarannya Juga Dilarang

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram. Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.
 

Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026), bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah. MUI tidak hanya mengharamkan penggunaan vape, tetapi juga penyalahgunaan perangkat tersebut untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
 

Dalam ketentuan hukumnya, MUI juga secara tegas menyatakan bahwa memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik hukumnya haram.
 

Vape Dinilai Membahayakan Kesehatan
 

Dalam ketentuan umum fatwa, MUI mendefinisikan rokok elektrik atau vape sebagai perangkat elektronik bertenaga baterai atau sumber daya lainnya yang dapat memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan uap atau aerosol yang dihirup pengguna.
 

Sementara itu, nikotin dijelaskan sebagai senyawa alkaloid yang secara alami terkandung dalam tanaman tembakau maupun dapat diperoleh melalui proses sintesis.
 

Nikotin memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan.
 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, MUI menetapkan penggunaan vape haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, sekaligus sebagai langkah pencegahan agar perangkat tersebut tidak menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
 

MUI Dorong Pemerintah Susun Undang-Undang
 

Tidak berhenti pada penetapan hukum, MUI juga mengeluarkan 12 rekomendasi kepada pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.
 

Salah satu rekomendasi utamanya ditujukan kepada Presiden bersama DPR RI agar segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya demi memberikan perlindungan kepada masyarakat.
 

MUI juga meminta Presiden mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan.
 

Pemerintah diminta memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan agar kebijakan pengendalian atau pelarangan vape berjalan terkoordinasi dan terkonsolidasi.
 

BPOM, BNN, dan Aparat Diminta Perketat Pengawasan
 

Dalam rekomendasinya, MUI secara khusus meminta Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga diminta memperketat pengawasan produk vape serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum.
 

Sementara itu, Kementerian Perindustrian diminta melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan perangkat tersebut sebagai media peredaran maupun konsumsi zat terlarang.
 

Kementerian Keuangan juga direkomendasikan mengevaluasi kebijakan fiskal dengan memperhatikan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
 

MUI turut meminta BNN dan aparat penegak hukum menutup segala celah peredaran narkoba melalui perangkat vape serta melakukan penindakan tegas terhadap penyalahgunaannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 

Ormas Islam dan Keluarga Diminta Aktif Mengedukasi
 

MUI tidak hanya menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah. Organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga juga diminta meningkatkan edukasi serta sosialisasi mengenai hukum haram penggunaan vape, bahaya kesehatan, dan potensi penyalahgunaannya.
 

Masyarakat diimbau menghindari penggunaan rokok elektrik serta berperan aktif melindungi anak-anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
 

Seluruh pemangku kepentingan juga diminta memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.
 

Ditandatangani Ketua Bidang Fatwa MUI
 

Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dalam ketentuan penutup, disebutkan bahwa apabila di kemudian hari diperlukan perbaikan dan penyempurnaan, fatwa tersebut akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
 

Fatwa ini ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub.
 

Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.
 

MUI mengimbau seluruh umat Islam dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui serta menyebarluaskan ketetapan tersebut.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.