Menteri ATR Disentil Kasus Pagar Laut: Sudah Alot Dibahas, Kok Sekarang Diam?

RAJAMEDIA.CO - Raja Media, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Taufan Pawe, angkat suara soal kelanjutan kasus pagar laut yang sempat ramai dibahas dan ditemukan di 34 titik wilayah Indonesia. 
 

Ia mempertanyakan tindak lanjut konkret dari kasus tersebut yang hingga kini terasa sepi dari gaung penyelesaian.

 

“Saya terkadang bertanya-tanya, Pak Menteri. Kita pernah cukup alot membahas masalah pagar laut, tapi sekarang diam begitu saja,” tegas Taufan dalam Rapat Kerja Komisi II bersama Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (21/4/2025).
 

Politikus Partai Golkar itu menegaskan bahwa pertanyaannya bukan menyerang pribadi Menteri Nusron, melainkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan demi menjaga citra kelembagaan Kementerian ATR/BPN.

 

“ATR/BPN sekarang memang butuh sekali pencitraan kerja-kerja yang baik agar masyarakat memberi kepercayaan,” ujarnya lantang.
 

HGB Sudah Dicabut, Permen Baru Terbit!
 

Menjawab kritikan tajam itu, Menteri Nusron Wahid menjelaskan sejumlah langkah konkret yang telah diambil. Menurutnya, kasus pagar laut kini sudah ditangani aparat penegak hukum (APH).
 

Tidak hanya itu, Kementerian ATR/BPN juga telah mencabut seluruh Hak Guna Bangunan (HGB) yang terbukti berada di luar garis pantai, serta menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.
 

“Kami juga sudah menerbitkan Permen baru yang membatasi kewenangan penerbitan HGB. Ini langkah preventif agar tak terulang,” jelas Nusron.
 

Politik Serius, Pantai Tak Boleh Dipagari
 

Isu pagar laut bukan sekadar soal garis pantai yang dibentengi, tapi menyangkut akses publik, kedaulatan wilayah, dan keadilan ruang hidup. Kasus ini sempat menuai kontroversi karena menyingkap praktik-praktik perizinan yang tak transparan.
 

Dengan langkah-langkah hukum yang sudah dijalankan, publik kini menunggu: apakah benar pagar-pagar laut itu akan dibongkar, atau justru dipelihara diam-diam?
 

Laut bukan milik segelintir elit, tapi hak hidup seluruh rakyat! Bongkar praktik “privatisasi pantai” berkedok HGB!