Menkopolhukam Sebut Penjagaan TNI di Kejaksaan Sudah Sesuai UU

RAJAMEDIA.CO - Polhukam, Jakarta - Personel Pusat Polisi Militer (TNI) memang disiagakan di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto  menjawab pertanyaan awak media soal gelaran personel Puspom TNI di Kejagung di tengah isu penguntitan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) oleh anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-teror Polri.

"TNI memang ada di sana,” kata Hadi usai menerima kunjungan Anggota DPR RI Effendi Simbolon di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (27/5).

Dikatakan Hadi, prajurit Polisi Militer TNI ditugaskan karena ada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (Jampidmil) di Kejagung.

"Sehingga ada TNI yang di sana. Itu undang-undangnya terealisasi saat saya Panglima TNI,” ujar Hadi.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Nugraha Gumilar mengatakan, penjagaan prajurit Pom TNI dilakukan karena Kejagung RI dan TNI telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) Nomor 4 Tahun 2023 dan Nomor NK/6/IV/2023/TNI pada 6 April 2023.

"Ruang lingkup MoU tersebut ada pada Pasal 7, di antaranya adalah penugasan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan, seperti Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) dan dukungan bantuan personel TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan,” kata Gumilar, Minggu (26/5).

Gumilar menyebutkan, pengamanan yang dilakukan Pom TNI sudah dilaksanakan jauh sebelumnya, dalam rangka mendukung giat penegakan dan hukum.

Diketahui, penjagaan yang melibatkan personel Puspom TNI ini menjadi pembicaraan publik setelah ada dugaan anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menguntit Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah.

Polisi Militer telah ditugaskan mengawal ketat Febrie semenjak Kejagung mengusut kasus korupsi timah senilai Rp 271 triliun.