Komisi XII Akan Tinjau Langsung Tambang Nikel Pengganggu Lingkungan di Raja Ampat

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Raja Ampat – Isu perusakan lingkungan akibat aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, akhirnya menarik perhatian wakil rakyat di Senayan.
Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan pihaknya akan mendalami kerusakan ekologis yang diduga mencemari kawasan wisata kelas dunia tersebut.
"Kami telah meminta data dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian ESDM. Jika terbukti ada pelanggaran, apalagi tanpa izin, maka harus ada tindakan hukum!" tegas Eddy kepada wartawan, Minggu (8/6/2025).
Raja Ampat: Surga Dunia yang Terancam
Menurut Eddy, Raja Ampat bukan sekadar destinasi pariwisata biasa. Kawasan ini adalah ikon kekayaan alam Indonesia yang tak tergantikan.
"Raja Ampat itu warisan bangsa dan dikenal dunia. Jika ada kegiatan pertambangan yang merusak, maka tak boleh dibiarkan. Harus dihentikan dan ditindak tegas!" tegas politisi PAN itu.
DPR Minta Penegakan Hukum Tegas
Eddy juga menyampaikan, DPR tengah menyiapkan agenda peninjauan langsung ke lapangan. Langkah ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi lingkungan dan mengecek apakah tambang nikel telah melanggar aturan perizinan atau merusak kawasan hutan dan laut.
"Semua aktivitas tambang harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Kami akan mendorong agar Kementerian dan lembaga terkait bertindak cepat dan konsekuen,” ujarnya.
Tambang Tak Boleh Ganggu Alam
Isu pertambangan di Raja Ampat belakangan memang menyita perhatian publik. Banyak pihak mendesak agar kawasan yang dikenal sebagai surga bawah laut ini diselamatkan dari eksploitasi. Komisi XII DPR menegaskan tidak akan tinggal diam.
“Kalau benar terbukti ada pelanggaran, jangan ragu untuk menindak. Hukum harus berjalan. Raja Ampat harus diselamatkan!”
Politik 4 hari yang lalu

Olahraga | 6 hari yang lalu
Opini | 5 hari yang lalu
Peristiwa | 3 hari yang lalu
Peristiwa | 3 hari yang lalu
Ekbis | 6 hari yang lalu
Info Haji | 5 hari yang lalu
Ekbis | 2 hari yang lalu
Politik | 5 hari yang lalu
Nasional | 6 hari yang lalu