Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Komisi VII DPR Dorong Operasional RRI Didanai Penuh dari APBN

Laporan: Halim Dzul
Sabtu, 13 September 2025 | 23:22 WIB
Ketua Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI, Putra Nababan bersama tim saat mengunjungi studio RRI Pontianak, Jumat (12/9/2025). - Humas DPR -
Ketua Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI, Putra Nababan bersama tim saat mengunjungi studio RRI Pontianak, Jumat (12/9/2025). - Humas DPR -

RAJAMEDIA.CO - Pontianak, Parlemen - Ketua Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, menyatakan dukungan agar operasional penyiaran dan produksi jurnalistik Radio Republik Indonesia (RRI) dibiayai sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) rupiah murni.
 

Hal ini ia sampaikan dalam pertemuan dengan jajaran RRI Pontianak, Jumat (12/9/2025), sebagai bagian dari agenda Kunspek Komisi VII.
 

Jangan Lagi Andalkan PNBP
 

Putra menjelaskan, saat ini sebagian kebutuhan operasional RRI masih ditopang dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pola ini dianggap menyulitkan karena pemasukan PNBP diterima secara bertahap, sehingga berpengaruh pada pembiayaan harian siaran.
 

“Kalau bisa, kebutuhan produksi jurnalistik dan operasional penyiaran langsung dibiayai dari APBN murni. Jangan dari PNBP,” kata Putra.
 

RRI Penting untuk Masyarakat Luas
 

Menurutnya, penyiaran RRI menyangkut kepentingan publik, terutama di wilayah perbatasan. Karena itu, pembiayaannya harus dijamin oleh negara secara penuh. 
 

“Hal-hal yang terkait dengan penyiaran untuk masyarakat sebaiknya sebesar-besarnya ditopang dari APBN murni,” ujarnya.
 

Akan Dibawa ke Jakarta
 

Putra menegaskan, Komisi VII DPR RI akan membawa aspirasi ini ke Jakarta untuk diperjuangkan dalam pembahasan anggaran bersama mitra kerja dan Badan Anggaran DPR RI.
 

“RRI adalah corong informasi publik, sehingga anggarannya harus dijamin keberlanjutannya. Kita akan dorong agar kebutuhan operasional penyiaran ini bisa masuk dalam pos APBN murni,” tegas Putra.rajamedia

Komentar: