Komisi VI DPR Minta Himbara Tidak Persulit Pemberian KUR ke UMKM

RAJAMEDIA.CO - Info Parlemen - Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara diminta jangan mempersulit UMKM (usaha mikro kecil menengah) dalam mendapatkan KUR (kredit usaha rakyat). Bank-bank BUMN juga diminta turut aktif mengedukasi pelaku UMKM dalam memperoleh skema pembiayaan.

 

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK di sela-sela pertemuan Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Erick Thohir dan jajaran direksi Himbara di Bali, Sabtu (3/8).

 

"Harus ada edukasi ke UMKM, tetap harus ada proses seleksi, tapi jangan mempersulit dengan berbagai persyaratan administrasi yang banyak. Apalagi sampai soal (meminta) jaminan," ujar Amin AK. 

 

Dikatakan Amin AK, KUR bagi UMKM sudah dijamin oleh instansi penjamin, Askrindo dan Jamkrindo, sehingga bank tidak perlu khawatir untuk memberikan KUR kepada UMKM. Selain itu ia menilai UMKM saat ini posisinya sangat strategis, ada 64 jutaan orang yang terlibat di dalamnya. 

 

Dimana sektor usaha rakyat itu mampu menyerap tenaga kerja bisa sampai 97 persen. Sedangkan dari sisi kontribusi terhadap pendapatan negara, lewat PDB yang mencapai lebih dari 60 persen.

 

“Tidak hanya itu, UMKM saat ini juga tengah mengalami tantangan, oleh serbuan produk-produk luar negeri (impor) di era digitalisasi seperti sekarang ini, baik legal maupun ilegal,” ujarnya. 

 

Legislator PKS Dapil Jawa Timur IV ini menambahkan, KUR juga tidak bisa didapat dengan begitu saja. Sehingga macet, lalu diganti begitu saja oleh Askrindo-Jamkrindo. Harus ada edukasi dariBank Himbara, sehingga solusi bersama yang memuaskan seluruh pihak.

 

"Kita akan terus kawal dan kita akan selalu ingatkan Himbara terkait KUR ini. Belajar dari apa yang terjadi di PT PNM (Permodalan Nasional Madani) ya, dengan rasio NPL (Non Performing Loan) sangat rendah di bawah 1 persen tapi bisa terus menyalurkan kredit, dan survive hingga saat ini," paparnya.