Komisi IV DPR Minta Pemerintah Selektif Impor Daging di Tengah Wabah PMK

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, 5 Februari 2025 - Pemerintah diminta  lebih cermat dalam memenuhi kebutuhan daging nasional di tengah wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang masih berlangsung di Indonesia. Seleksi ketat terhadap negara asal impor daging sangat penting agar tidak memperburuk situasi PMK di dalam negeri.
 

Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/2).
 

"Kita sedang memerangi PMK di dalam negeri, tetapi di sisi lain kita mengimpor dari negara yang belum bebas PMK. Hal ini harus menjadi perhatian agar tidak memperburuk kondisi yang ada," ujar Titiek.
 

Perhatian Serius terhadap Impor Daging
 

Senada dengan Titiek, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, juga menegaskan bahwa masalah PMK menjadi perhatian utama Komisi IV. Ia mengingatkan agar kebijakan impor daging tidak justru memperluas penyebaran wabah di dalam negeri.
 

"Kita memahami kebutuhan daging nasional, tetapi impor harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek kesehatan ternak dari negara asal," kata Abdul Kharis.
 

Menurutnya, jika impor tetap diperlukan, maka daging yang masuk ke Indonesia harus berasal dari negara yang sudah bebas dari PMK guna mencegah penyebaran penyakit di dalam negeri.
 

Pemerintah Putuskan Impor Jelang Idul Fitri
 

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor daging sapi menjelang Idul Fitri 2025. 
 

Ia menjelaskan bahwa impor ini merupakan bagian dari kebijakan reguler pemerintah, seperti halnya impor daging kerbau yang dilakukan setiap tahun untuk stabilisasi harga dan pasokan.
 

Menanggapi hal ini, Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memastikan kebijakan impor tidak berdampak buruk terhadap kesehatan hewan ternak di Indonesia serta memastikan stabilitas harga daging di pasaran.
 

Jaga Stabilitas Harga Pangan Jelang Ramadhan
 

Abdul Kharis menambahkan bahwa RDP ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok selama Ramadhan.
 

"Menjelang bulan suci Ramadhan, kebutuhan pangan biasanya meningkat, dan harga menjadi cukup dinamis. Melalui rapat ini, kami ingin memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan dipersiapkan dengan baik agar harga tetap stabil dan tidak berfluktuasi tajam," tuturnya.
 

Sebagai tindak lanjut, dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat, Komisi IV DPR RI meminta beberapa lembaga terkait untuk mengambil langkah konkret, di antaranya:
 

1. Perum Bulog, Pupuk Indonesia, dan ID Food diminta untuk menjamin stabilitas harga dan pasokan pangan, terutama menjelang Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN), baik di tingkat produsen, pedagang, hingga konsumen.
 

2. Badan Pangan Nasional (Bapanas) diminta untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi masyarakat.
 

3. Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan daging dan bahan pangan lainnya selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri.