Komisi IV DPR Minta Barantin Fokus! Anggaran Rp1,65 T Harus Berdampak Nyata

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen - Komisi IV DPR RI meminta Badan Karantina Indonesia memastikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 yang mencapai Rp1,65 triliun benar-benar digunakan untuk memperkuat tugas utama lembaga. 
 

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menegaskan, anggaran tidak boleh hanya terserap di atas kertas, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi perlindungan kesehatan hewan, tumbuhan, dan keamanan pangan masyarakat.
 

“Melalui rapat dengar pendapat hari ini, kami ingin memastikan anggaran benar-benar berdampak nyata pada kesejahteraan rakyat,” ujar Titiek di Senayan, Jakarta, Kamis (4/9).
 

Barantin Garda Terdepan Jaga Pangan
 

Titiek menyebut, Badan Karantina Indonesia memegang peran strategis sebagai benteng ketahanan pangan nasional. Lembaga ini menjadi garda terdepan menghadapi ancaman hama penyakit hewan karantina, organisme pengganggu tumbuhan, hingga standar keamanan pangan publik.
 

“Barantin adalah pagar utama kita, memastikan pangan masyarakat aman sekaligus melindungi sektor strategis dari ancaman global,” tegasnya.
 

Dorongan Perkuat Sistem Deteksi dan SDM
 

Komisi IV juga menyoroti pentingnya penguatan sistem deteksi dini di pintu masuk negara, baik pelabuhan maupun bandara. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM serta perbaikan sarana dan prasarana karantina menjadi prioritas agar Indonesia bisa bersaing di pasar global.
 

“Penguatan sistem karantina tidak hanya bicara soal biosekuriti, tetapi juga mendukung ekspor pertanian, perikanan, dan kehutanan agar sesuai standar internasional,” jelas politisi Gerindra itu.
 

Dukungan Tambahan Anggaran
 

Dalam rapat, Komisi IV menyatakan mendukung usulan tambahan anggaran Barantin Tahun 2026 sebesar Rp514,6 miliar. Dana ini sebagian besar ditujukan untuk revitalisasi laboratorium serta pembangunan instalasi karantina di berbagai daerah.
 

Dengan tambahan itu, pagu anggaran Barantin 2026 tercatat sebesar Rp1,65 triliun lebih, termasuk Dana Alokasi Khusus.
 

Sinkronisasi ke Banggar DPR RI
 

Hasil pembahasan RKA ini akan dibawa Komisi IV ke Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi. Langkah ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan, keamanan hayati, sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.