Kebijakan Bahlil Diingatkan Gerindra! Hati-hati Potensi Kelangkaan BBM di SPBU Swasta!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, BBM - Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi, meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk berhati-hati dalam mengantisipasi potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta. 
 

Hal ini disampaikan dalam keterangan resminya pada Kamis (18/9/2025).
 

Bambang menekankan pentingnya menjaga stabilitas rantai pasok dan distribusi BBM agar tidak terjadi gangguan yang dapat mempengaruhi masyarakat. Ia juga mengingatkan agar setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan dampaknya terhadap rantai pasok dan nasib pekerja.
 

Peringatan Soal Stabilitas Rantai Pasok BBM
 

“Kementerian ESDM harus memperhatikan stabilitas rantai pasok, distribusi,” ujar Bambang. 
 

Menurutnya, kebijakan yang diambil harus memastikan keberlangsungan pasokan BBM dan melindungi pekerja yang mungkin terdampak.
 

“Setiap kebijakan untuk memperkuat negara harus mempertimbangkan rantai pasok, juga harus mempertimbangkan keberlangsungan pekerja,” tegasnya.
 

Soroti Ketimpangan Jumlah SPBU Pertamina dan Swasta
 

Bambang juga menyoroti perbedaan signifikan antara jumlah SPBU milik Pertamina dan swasta. Data yang ia sampaikan menunjukkan bahwa Pertamina memiliki 6.400 SPBU dan 6.700 Pertashop, sementara swasta hanya memiliki sekitar 450 SPBU, atau sekitar 5 persen dari total SPBU Pertamina.
 

“Apalagi Pertamina memiliki 6.400 SPBU dan 6.700 Pertashop. Sedangkan swasta hanya memiliki kurang lebih 450 SPBU, sekitar 5 persen (dari jumlah SPBU Pertamina),” katanya.
 

Imbauan untuk Menjaga Kepercayaan Publik
 

Bambang mengingatkan agar Kementerian ESDM berhati-hati dalam mengambil langkah kebijakan agar tidak menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
 

“ESDM harus lebih berhati-hati, jangan sampai ada kelangkaan BBM yang menyebabkan public trust kepada pemerintah menurun,” imbuhnya.
 

Pentingnya Mitigasi dalam Kebijakan
 

Sebagai pimpinan Komisi XII DPR, Bambang menilai setiap kebijakan perlu dilengkapi dengan mitigasi yang matang untuk menghindari kegaduhan di masyarakat.
 

“Kita berharap dalam pembuatan kebijakan sebaiknya dilakukan mitigasi yang komprehensif agar tidak menimbulkan kegaduhan publik yang mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo,” ujarnya.
 

Peringatan ini disampaikan dalam konteks menjaga stabilitas pasokan energi nasional dan mendukung kelancaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.