Jaksa Agung: Penanganan Kasus Korupsi Tom Lembong Tidak Bermuatan Politis

RAJAMEDIA.CO - Polhukam,  Jakarta - Dalam rapat komisi III DPR RI, pada Rabu, 13 November 2024 (kemarin), Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan penanganan kasus Mantan Menteri Perdagangan (Mentan) periode 2016-2017, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong tidak bermuatan politis.

"Untuk kasus Tom Lembong, sama sekali kami tidak pernah ada maksud soal politik," ujar Burhanuddin.

Meski demikian, ia enggan menjelaskan kasus ini secara rinci. Ia hanya menyerahkan kepada Jampidsus Kejagung.

"Kami hanya yuridis dan itu yang kami punya. Soal nanti yang menjadi hal-hal bergulir di media, nanti akan saya minta Jampidsus menyampaikannya," ujar Burhanuddin.

Penetapan tersangka, kata Burhanuddin bukanlah langkah yang mudah. Penyidik Kejagung, katanya, selalu melalui proses dan tahapan yang sangat ketat dan hati-hati.

"Menetapkan seseorang sebagai tersangka bukanlah keputusan yang sewenang-wenang, karena jika tidak hati-hati, itu bisa melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Kami pasti sangat berhati-hati," pungkasnya.

Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Kasus ini terkait dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat Mendag pada 2015-2016.

"Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105 ribu ton kepada PT AP," kata Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (29/10).

Qohar mengatakan impor itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Dia menyebut gula kristal mentah itu kemudian diolah menjadi gula kristal putih.

Qohar juga mengatakan impor gula kristal putih seharusnya hanya dilakukan BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP. Dia menyebut impor gula kristal mentah itu juga tidak melalui rapat koordinasi instansi terkait dan tanpa rekomendasi Kementerian Perindustrian.

Sementara, Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengungkapkan keprihatinannya terhadap penetapan tersangka Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Menurut Nasir, langkah Kejagung ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat, karena kebijakan sama dilakukan menteri-menteri lainnya.

"Kasus Tom Lembong menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat, bahwa dia bukan satu-satunya menteri perdagangan. Ada banyak menteri perdagangan yang juga melakukan impor, dan tentu saja ada pimpinan yang di atas,” ujar Nasir dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan Kejagung, Rabu (13/11).

Nasir menyoroti bahwa penetapan tersangka ini menimbulkan spekulasi publik. Nasir menegaskan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis, terutama dalam perkara yang melibatkan Tom Lembong.

Politisi PKS itu mengingatkan Kejagung bahwa asas pembuktian dalam pidana harus dijalankan secara tegas dan jelas untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Jika tidak demikian, Nasir khawatir akan mencoreng citra Presiden yang menginginkan hukum ditegakkan seadil-adilnya.