Investasi Asuransi! DPR Ingatkan OJK, Kasus Jiwasraya Terulang Lagi!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Ekonomi - Masalah tata kelola investasi di industri asuransi kembali jadi sorotan di DPR. Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih tegas dalam pengawasan agar kasus gagal bayar tak lagi terulang.

Ia menilai banyak skandal asuransi bermula dari pengelolaan investasi yang amburadul.

DPR Ingatkan Kasus Jiwasraya hingga Asabri

Dalam rapat Panja RUU P2SK bersama ADK OJK Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (23/9/2025), Harris menyebut sederet kasus besar. Mulai dari Asabri, Jiwasraya, Taspen, hingga Bumi Putera—semuanya punya benang merah pada salah urus investasi.

“Walaupun bukan OJK yang melakukan, tapi OJK yang mengawasi. Kalau yang diawasi bisa menipu atau bandel, berarti rambu-rambunya belum cukup tegas,” tegas Harris.

OJK Tak Bisa Lepas Tangan

Harris mengingatkan, OJK tidak bisa cuci tangan ketika ada perusahaan asuransi bermasalah. Menurutnya, aturan pengawasan harus diperkuat agar tata kelola investasi lebih disiplin dan transparan.

“Ini bisa berulang lagi kalau tidak ada perubahan signifikan,” katanya.

Soroti Dana LPS yang Terbatas

Selain itu, Harris juga menyoroti potensi krisis bila ada perusahaan besar kolaps. Ia menyinggung peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dana cadangannya sekitar Rp243 triliun. Jumlah ini, katanya, bisa terkuras habis hanya untuk menyelamatkan satu atau dua perusahaan asuransi raksasa.

“Kalau perusahaan sebesar Asabri kolaps, apakah kita punya kemampuan? Jangan sampai LPS terkuras hanya untuk satu perusahaan karena kesalahan direksinya. Perusahaan yang sudah busuk sebaiknya ditutup saja dari awal,” tegas Legislator PDIP itu.

Perlu SDM Kuat dan Jaringan Global

Harris juga menekankan pentingnya kesiapan OJK dalam resolusi asuransi, baik dari sisi sumber daya manusia maupun jejaring internasional. Kapasitas itu dibutuhkan untuk merger, akuisisi, atau mencari investor baru jika ada perusahaan bermasalah.

“Kalau terjadi masalah sistemik, dampaknya akan kemana-mana. Karena itu, OJK harus memperkuat kapasitasnya agar bisa benar-benar menjalankan fungsi resolusi dengan baik,” pungkasnya.